KOMPAS.com – Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap beban berat keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh akhirnya menjadi kenyataan.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN Indonesia, harus menanggung pembayaran cicilan utang pokok dan bunga ke kreditur China dengan porsi paling besar.
Proyek yang semula digadang-gadang sebagai hasil kerja sama murni antarperusahaan (business to business) ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana.
Dalam perjalanannya, pemerintah harus turun tangan melalui dukungan dana APBN demi memastikan proyek tetap berlanjut dan dapat beroperasi.
Sejak awal, sejumlah pihak sudah memperingatkan pemerintah soal potensi risiko finansial pada proyek ini. Mereka menilai, rencana bisnis dan skema pembiayaan KCJB terlalu optimistis, sementara biaya konstruksi terus membengkak jauh dari perkiraan semula.
Baca juga: Whoosh dan Kerugian BUMN
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
Di era Presiden Jokowi, peran Luhut cukup dominan dalam menyukseskan proyek KCJB karena saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Minggu (19/10/2025).
Luhut bilang, solusi paling realistis untuk menyelesaikan utang proyek Whoosh adalah dengan merestrukturisasi, tentunya harus melalui persetujuan pihak China. Namun, menurutnya, proses ini sempat terhambat karena pergantian kekuasaan di Indonesia.
"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.
Baca juga: Luhut Cerita Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Saya Terima Sudah Busuk Itu
Di era pemerintahan Jokowi, Luhut jadi salah satu pejabat tinggi negara yang banyak terlibat dalam proyek KCJB, termasuk dalam negosiasi pinjaman dengan pihak China.
Dari perencanaan hingga selesainya pembanguna, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung menghadapi beberapa masalah serius. Salah satu yang paling krusial adalah pembengkakan biaya selama proses pembangun (cost overrun).
Sebagaimana diketahui, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).
Nilai itu sudah termasuk pembangkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.
Sementara bunga untuk tambahan pinjaman cost overrun lebih tinggi, yakni mencapai di atas 3 persen tahun.