BEM SI Kerakyatan Bawa 17+8 ke Istana Kepresidenan: Tolak Militerisme!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM SI Kerakyatan,  masuk Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025), untuk menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Perwakilan BEM SI Kerakyatan, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) Brian Yuliarto untuk mengakomodir tuntutan 17+8.

"Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu," ungkap Kaleb usai pertemuan.

Baca juga: Demo BEM SI Bubar, Pasukan Oren Sapu Jalanan Depan Gedung DPR

Kaleb menambahkan, BEM SI Kerakyatan juga menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.

"Dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu," tegasnya.

Baca juga: Dudung Pastikan Tak Ada Darurat Militer: Masih Jauh

Meski sudah menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah, BEM SI Kerakyatan menegaskan akan terus mengawal prosesnya.

Kaleb menyebut pertemuan dengan Mensesneg dan Mendikti ini tidak menjadi kemenangan mutlak bagi BEM SI Kerakyatan.

"Ya, per hari ini sebenarnya kami menemui Bapak Menteri, Pak Mensesneg, dan Pak Mendikti bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas," tegasnya.

Dia juga meminta seluruh masyarakat untuk mengawal agar 17+8 tuntutan rakyat ini bisa direalisasikan oleh pemerintah.

"Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan, seperti itu," ungkapnya.

Tanggapan Istana dirasa cukup baik

Para perwakilan BEM dan organisasi yang diterima di Istana hari ini bertemu dengan Mensesneg dan Mendikti.

Mereka tidak berkesempatan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana karena Kepala Negara memiliki kegiatan di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Setelah menyampaikan aspirasinya, BEM SI Kerakyatan menilai respons pemerintah cukup baik.

"Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih, nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respons yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden," ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai pertemuan.

"Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara Maulid di Istiqlal kebetulan," lanjutnya.

Baca juga: Prabowo dan Gibran Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal

Sebagaimana diketahui, sejumlah aksi demonstrasi oleh berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan buruh, terjadi di berbagai daerah pada Agustus 2025.

Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta kebijakan pemerintah yang menuai polemik publik.

Tujuh belas tuntutan masyarakat diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025, sementara 8 agenda reformasi diminta rampung pada 2026.

Tujuh belas poin tuntutan yang didesak ini dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.