Bahlil soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Golkar Akan Pelajari dan Respons Terukur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan partainya akan mempelajari 17+8 tuntutan rakyat.

"Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara saksama dan akan melakukan respons proaktif yang terukur," kata Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: 17+8 Tuntutan Rakyat: Tetapkan KPI untuk Evaluasi Kinerja Anggota DPR!

Dia menghargai dan memastikan bahwa setiap tuntutan akan didalami. Sebab, itu adalah bagian dari demokrasi.

"Sudah barang tentu itu bagian daripada proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik," ucap Bahlil.

Baca juga: Andre Rosiade dan Rieke Diah Wakili DPR Terima Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat

Sebagaimana diketahui, sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah pada Agustus 2025.

Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta kebijakan pemerintah yang menuai polemik publik.

Masyarakat mendesak sejumlah tuntutan kepada pemerintah hingga muncul istilah “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati”.

17 Tuntutan masyarakat diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Sementara, 8 agenda reformasi diminta rampung pada 2026.

Tujuh belas poin tuntutan yang didesak ini dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

Isi tuntutan 17+8

17+8 Tuntutan Rakyat disuarakan oleh sejumlah influencer di media sosial, merangkum desakan masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, hingga warganet.

Berikut adalah isi 17+8:

Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dar batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama maha-siswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Tambahan dengan Deadline 31 Agustus 2026

Pemerintah dan DPR:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketanagakerjaan