Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Yusril Ungkap Alasan Tak Semua Tuntutan Rakyat Bisa Segera Diwujudkan

Kompas.com - 08/09/2025, 14:01 WIB
Kiki Safitri,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah merespons positif tuntutan rakyat dalam aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Namun, ia mengingatkan tidak semua tuntutan bisa segera diwujudkan.

“Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu, walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu,” kata Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, ada sejumlah tuntutan yang memang membutuhkan waktu lebih panjang.

Baca juga: Tuntutan Rakyat 17+8

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan langkah koordinasi lintas lembaga untuk memberi kejelasan kepada publik.

“Antara lain perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menunggu pemilihan umum tahun 2029 dan seterusnya, tapi hal-hal yang memang segera dapat ditindaklanjuti,” kata dia.

“Kemudian, hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respons apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan,” lanjut dia.

Dia mengatakan, tuntutan tersebut tidak semua ditujukan kepada pemerintah, namun juga kepada DPR.

Baca juga: DPR Penuhi 6 Poin dari 17+8 Tuntutan Rakyat, Pakar Politik: Eksekutif dan Lembaga Lain Ditunggu

Dia yakin, DPR akan memberikan respons positif terhadap tuntutan rakyat tersebut.

“Tentu tidak semua itu ditujukan kepada pemerintah karena sebagiannya ditujukan kepada DPR dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons yang positif pula terhadap apa yang menjadi tuntutan dari rakyat kita itu,” jelasnya.

“Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah bakal mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjawab berbagai permasalahan tersebut.

"Tentu dalam waktu yang dekat ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu," ujar Yusril.

Baca juga: Istana Pastikan 17+8 Tuntutan Rakyat Akan Ditindaklanjuti

Yusril menjelaskan, pemerintah akan merespons dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi '17+8 Tuntutan Rakyat'.

Mulai dari penindakan terhadap penjarah dan pembakar fasilitas umum hingga aparat yang melanggar hukum.

"Untuk bidang saya sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan dalam tuntutan itu. Antara lain adalah keinginan supaya pemerintah melakukan satu tindakan tegas, tidak saja kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan penjarahan, melakukan pembakaran, dan lain-lain selama demonstrasi berlangsung kemarin," paparnya.

"Tapi juga terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan juga dianggap melakukan pelanggaran HAM," sambung Yusril.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Belum Ada Pengganti Budi Gunawan, Posisi Menko Polkam Akan Dijabat Ad Interim
Belum Ada Pengganti Budi Gunawan, Posisi Menko Polkam Akan Dijabat Ad Interim
Nasional
KSAL Ungkap Harga Dua KRI Baru TNI AL: 1,25 Miliar Dollar AS
KSAL Ungkap Harga Dua KRI Baru TNI AL: 1,25 Miliar Dollar AS
Nasional
KRI Prabu Siliwangi Dijadwalkan Tiba Awal 2026, Ini Spesifikasinya
KRI Prabu Siliwangi Dijadwalkan Tiba Awal 2026, Ini Spesifikasinya
Nasional
Profil Abdul Kadir Karding yang Dicopot Prabowo dari Menteri P2MI, Sempat Viral Main Domino
Profil Abdul Kadir Karding yang Dicopot Prabowo dari Menteri P2MI, Sempat Viral Main Domino
Nasional
Profil Menpora Dito Ariotedjo yang Dicopot Prabowo
Profil Menpora Dito Ariotedjo yang Dicopot Prabowo
Nasional
Mensesneg Bantah Budi Gunawan Di-reshuffle dari Menko Polkam Imbas Demo Ricuh
Mensesneg Bantah Budi Gunawan Di-reshuffle dari Menko Polkam Imbas Demo Ricuh
Nasional
Hotman Tegaskan Nadiem Tak Terima 1 Sen Pun: Persis dengan Kasus Tom Lembong
Hotman Tegaskan Nadiem Tak Terima 1 Sen Pun: Persis dengan Kasus Tom Lembong
Nasional
Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa karena Ajukan Resign?
Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa karena Ajukan Resign?
Nasional
Wamenkum Sebut Jokowi Pernah Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil
Wamenkum Sebut Jokowi Pernah Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil
Nasional
Yusril: 583 Tahanan Terkait Peristiwa Agustus akan Diproses Sampai Pengadilan
Yusril: 583 Tahanan Terkait Peristiwa Agustus akan Diproses Sampai Pengadilan
Nasional
Pengganti Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Ini Penjelasan Istana
Pengganti Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Ini Penjelasan Istana
Nasional
Tingkatkan Produktivitas Nasional, Kemenaker Gelar Pelatihan dan Sertifikasi “Productivity Specialist”
Tingkatkan Produktivitas Nasional, Kemenaker Gelar Pelatihan dan Sertifikasi “Productivity Specialist”
Nasional
Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo: Ada 4 Menteri dan 1 Wamen
Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo: Ada 4 Menteri dan 1 Wamen
Nasional
Ini Menteri-menteri Baru Prabowo
Ini Menteri-menteri Baru Prabowo
Nasional
Bangun ASN yang Kompeten, ASN Transportasi Udara Harus Memiliki 'Mindset' Perubahan
Bangun ASN yang Kompeten, ASN Transportasi Udara Harus Memiliki "Mindset" Perubahan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau