Ketua Komnas HAM Siap Mundur jika Tak Tuntaskan Kasus Munir 8 Desember 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah bersedia mundur dari jabatannya jika belum menyelesaikan penyelidikan atas pembunuhan Munir sampai tenggat waktu 8 Desember 2025.

Janji tersebut Anis sampaikan di depan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM ketika melakukan Aksi Massa Solidaritas 21 Tahun Pembunuhan Kasus Munir #UsutTuntas di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

"Silakan dicatat teman-teman sampai tanggal 8 Desember, Komnas HAM belum menyelesaikan penyelidikan atas pembunuhan Munir, maka tentu saya bersedia untuk mundur," ucap Anis di lokasi.

Baca juga: KASUM Beri Deadline 8 Desember ke Komnas HAM Tuntaskan Kasus Pembunuhan Munir

Permintaan tenggat waktu kepada Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis Munir pada 8 Desember 2025 disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya.

Ia menegaskan, KASUM akan mengawal selama tiga bulan Komnas HAM melakukan penyelidikan hingga menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kami awasi bersama-sama, kami desak terus Komnas HAM tanggal 8 Desember harus ada statement yang dikeluarkan untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat," ucapnya.

Baca juga: 21 Tahun Munir: Aktivis Padati Komnas HAM, Tuntut Kasus Dibuka Kembali

Pembunuhan Munir

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura.

Dia meninggal sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu.

Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir pernah dilakukan.

Baca juga: Amnesty: Kasus Munir Penting untuk Bersihkan Negara dari Penyalahgunaan Kekuasaan

Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Pollycarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot Garuda Indonesia.

Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan yang dianggap menempatkan Pollycarpus di jadwal penerbangan Munir.

Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembunuhan ini.

Namun, tidak ada petinggi BIN yang dinilai bersalah oleh pengadilan.

Terbaru, Komnas HAM mengungkap perkembangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

Baca juga: 21 Tahun Kematian Munir, Sejauh Mana Proses Penyelidikan Kasusnya?

Hingga kini, tim ad hoc penyelidikan telah memeriksa 18 orang saksi dari berbagai latar belakang.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, tim ad hoc ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 17 Tahun 2025 pada 5 Maret 2025.