Amnesty: Kasus Munir Penting untuk Bersihkan Negara dari Penyalahgunaan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuturkan, pengusutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sangat penting untuk membersihkan negara dari orang-orang jahat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Hal ini disampaikan Usman dalam orasinya saat menyuarakan Seruan Aksi Massa Solidaritas 21 Tahun Pembunuhan Kasus Munir #UsutTuntas, di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

"Kasus ini sangat penting untuk membersihkan negara Indonesia dari orang-orang yang jahat, membersihkan Badan Intelijen Negara dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan," kata Usman, di lokasi, Senin.

Baca juga: Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Demo di Komnas HAM Hari Ini

Selain itu, kata Usman, kasus ini harus segera dituntaskan untuk membersihkan instansi Polri dan TNI dari penyalahgunaan kekuasaan.

"Membersihkan TNI, membersihkan Polri, dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, dan berlindung di balik kekuasaan lembaganya," kata dia.

Usman meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan dengan benar dan memanggil orang-orang yang terduga terlibat.

"Orang-orang itu sudah jelas, ada di dalam laporan Tim Pencari Fakta, bahkan ada di dalam laporan-laporan yang pernah dibuat oleh Bareskrim Polri," tutur dia.

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura.

Baca juga: 21 Tahun Kematian Munir, Sejauh Mana Proses Penyelidikan Kasusnya?

Dia meninggal sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.

Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir pernah dilakukan.

Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Pollycarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot Garuda Indonesia.

Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, yang dianggap menempatkan Pollycarpus di jadwal penerbangan Munir.

Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembunuhan ini.

Baca juga: Amnesty: Kasus Munir Berpeluang Dibawa ke Pengadilan HAM

Namun, tidak ada petinggi BIN yang dinilai bersalah oleh pengadilan.

Terbaru, Komnas HAM mengungkap perkembangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

Hingga kini, tim ad hoc penyelidikan telah memeriksa 18 orang saksi dari berbagai latar belakang.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, tim ad hoc ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 17 Tahun 2025 pada 5 Maret 2025.