Pengertian Hukuman Mati dan Beda Aturan di KUHP Lama Vs Baru

KOMPAS.com - Pidana mati atau hukuman mati adalah salah satu jenis pidana yang masih berlaku di Indonesia.

Menurut Wetboek van Strafrecht alias Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini digunakan, hukuman mati merupakan pidana pokok paling berat.

Namun, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau selanjutnya disebut KUHP baru, pidana mati bukan lagi pidana pokok.

Merujuk Pasal 67 KUHP baru, hukuman mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pengertian hukuman mati

Roeslan Salah dalam Stelsel Pidana Indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia.

Bahkan, kebanyakan negara tidak lagi mencantumkan pidana mati di dalam kitab undang-undang hukum pidananya.

Oleh karena itu, jenis hukuman ini kerap hanya sebagai kultur historis dan tak lagi diterapkan.

Hukuman mati sendiri menjadi jenis pidana paling banyak diperdebatkan. Di satu sisi, banyak yang pro terhadap pelaksanaan hukuman mati. Namun, tak sedikit yang menentang pelaksanaan salah satu jenis pidana pokok ini.

Merujuk Jurnal Lex Crimen (2017), alasan pendukung pidana mati adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu.

Guna mengatasi masalah ini, para penjahat dianggap perlu diberi terapi kejutan berupa pidana mati, terutama bagi penjahat tertentu yang tak lagi dapat diharapkan untuk berubah.

Sementara kelompok kontra, memberikan alasan bahwa pidana mati bersifat final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat lagi diperbaiki meski terjadi kekeliruan terhadap terpidana.

Bukan hanya itu, mereka juga berpendapat, pidana mati akan menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang.

Baca juga: Hukum: Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dan Sumbernya

Dasar hukum pidana mati

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana.

Kemudian, menjatuhkan papan tempat terpidana tersebut berdiri.

Kendati demikian, ketentuan Pasal 11 KUHP diubah dengan UU Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.