Kenapa Pemerintah Perlu Memenuhi Semua 17+8 Tuntutan Rakyat? Ini Kata Pengamat Politik

KOMPAS.com - Gelombang aspirasi masyarakat kembali menyeruak setelah 25 tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah “17+8” viral di media sosial.

Tuntutan tersebut berisi desakan agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, mulai dari ketegasan negara terhadap pejabat hingga perbaikan ekonomi rakyat.

Namun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mengakomodasi kurang dari separuh dari keseluruhan tuntutan, sehingga memicu kekecewaan dan kritik luas di berbagai daerah.

Lalu, bagaimana pendapat pengamat tentang pentingnya memenuhi semua kebutuhan rakyat?

Baca juga: Bisakah 17+8 Tuntutan Rakyat Dipenuhi Semua oleh Pemerintah? Ini Pendapat Pakar

Perlunya pemerintah memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat

Analis Politik Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan 17+8 Tuntutan Rakyat berisi sederet tuntutan yang bagus semua.

"Saya kira bagus semuanya. Tidak ada satupun yang kurang," kata Adi saat dihubungi Kompas.com , Minggu (7/9/2025).

"Kalau mau jujur, semua isi tuntutannya adalah rangkuman dari berbagai persoalan yang selama ini tak ada solusinya. Justru aneh jika tidak dipenuhi (DPR)," lanjut dia.

Menurutnya, jika DPR merealisasikan 17+8 Tuntutan Rakyat, maka hal tersebut dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Realisasi Tuntutan Rakyat 17+8 tentu sebagai bentuk keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan,” lanjut dia.

Ia menegaskan, dari seluruh tuntutan tersebut tidak ada yang aneh, semua bagus.

Selain itu, Adi menambahkan, dalam 17+8 Tuntutan Rakyat mayoritas merupakan tuntutan yang sudah berulang kali disampaikan rakyat sejak lama.

Baca juga: Apakah Gaji Anggota DPR Terbaru Imbas 17+8 Tuntutan Rakyat Sudah Tepat?

Di momentum yang terjadi pada Agustus 2025 kemarin, inspirasi tersebut kembali dikumandangkan.

“Meski ada kebaruan tuntutan terkait dengan keadaan saat ini. Misalnya, seperti setop izin DPR, bikin tim investigasi independen soal kasus kekerasan terhadap demonstran, dan lainnya,” ujar Adi.

"Di luar itu, isi tuntutannya adalah isu-isu lama yang memang tak pernah didengarkan selama ini," imbuhnya.

Sekalipun ada pembaruan, kata Adi, jika pejabat negara terus mengabaikan tuntutan rakyat, kemungkinan besar rakyat akan terus protes, marah, kecewa, dan menganggap pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan masalah.