Pentingnya Pejabat Negara Punya Skill Komunikasi Publik yang Baik...

KOMPAS.com - Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, kemampuan komunikasi publik menjadi salah satu keterampilan paling krusial bagi pejabat negara.

Bukan hanya soal berbicara di depan umum, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan yang jelas, tepat, dan dapat dipahami masyarakat.

Seorang pejabat negara bagaimanapun tidak hanya bertugas merumuskan kebijakan, melainkan juga memastikan kebijakan itu dipahami dan diterima publik.

Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat bisa saja menimbulkan salah persepsi, bahkan memicu penolakan.

Baca juga: Benarkah Film Tanpa Dialog Bisa Sebabkan Kemampuan Komunikasi Buruk?

Lantas, apa pandangan pakar soal seberapa penting pejabat memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik?

Seberapa penting skill komunikasi publik?

Sosiolog Politik dan Komunikasi Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menilai sejumlah peristiwa protes besar dalam beberapa hari terakhir seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para elite politik.

“Komunikasi publik yang buruk dari elite DPR telah terbukti memiliki dampak besar terhadap masyarakat,” kata Ubedillah saat dimintai pandangan Kompas.com, Kamis (4/9/2025).

Ia menjelaskan, lemahnya komunikasi publik telah memicu gejolak sosial, kerugian moral, hingga kerugian material.  Dampaknya pun meluas, salah satunya berupa turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Menurut dia, pejabat publik sangat membutuhkan kemampuan komunikasi yang rasional, empatik, efektif, dan konstruktif.

“Elite politik seperti anggota DPR, pejabat eksekutif di Istana, hingga elite yudikatif harus berhati-hati memproduksi narasi, karena bisa langsung menimbulkan reaksi publik,” ujarnya.

Baca juga: Belajar dari Kasus Bupati Pati, Pakar Ungkap Gaya Komunikasi yang Baik Dimiliki Kepala Daerah

Perlu ada tanggung jawab moral

Ubedillah menambahkan, setelah gelombang protes akibat buruknya komunikasi anggota DPR belakangan ini, sebaiknya ada langkah pertanggungjawaban moral.

“Jika anggota DPR yang bersangkutan menyatakan mundur, itu akan menjadi langkah etis yang bisa sedikit banyak memulihkan citra DPR,” katanya.

Selain itu, menurutnya, anggota DPR juga perlu menata diri, melakukan evaluasi, dan serius belajar mengenai komunikasi publik.

Soft skill ini bisa ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan maupun berkonsultasi langsung dengan ahli.

Baca juga: Ilmu Komunikasi Menelaah Bendera One Piece

Belajar dari kasus di Pati

Lebih lanjut, Ubedillah menyinggung kasus yang pernah dialami Bupati Pati, Sudewo. Saat itu, Sudewo justru menantang warganya untuk menggelar aksi dengan massa lebih besar.