KOMPAS.com - Belanda resmi melarang kepemilikan beberapa kucing ras mulai 1 Januari 2026.
Kucing ras yang dilarang adalah kucing berdaun telinga lipat seperti Scottish Fold serta ras tanpa bulu seperti Sphynx.
Dikutip dari TheNationThailand, Selasa (6/1/2026), seseorang yang tetap teguh atau melanggar untuk memelihara kucing ras tersebut, bisa dikenai denda 1.500 Euro atau sekitar Rp 29,5 juta.
Lantas, apa alasannya?
Baca juga: Apakah Kucing Bisa Masuk Angin Saat Kena Hujan? Ini Kata Dokter Hewan UGM
Kebijakan itu dilakukan untuk mengakhiri penderitaan hewan akibat sifat genetik yang merugikan seperti dialami oleh kucing ras berdaun telinga lipat dan tanpa bulu.
Pelaksana Tugas Menteri Lingkungan Hidup, Jean Rummenie, mengatakan, kesejahteraan hewan adalah prioritasnya dan kucing tidak boleh “menderita secara tidak perlu” karena ciri fisik mereka.
Menurut otoritas Belanda, kucing berdaun telinga lipas memiliki mutasi genetik yang memengaruhi kartilago hewan itu.
Mutasi genetik tersebut juga dapat menyebabkan nyeri, sendi kaku, kelumpuhan. Bahkan, bisa mengakibatkan kelumpuhan total.
Baca juga: Bisakah Kucing Cegukan? Ini Kata Dosen Kedokteran Hewan UGM
Dilansir dari Unione Sarda, Senin (5/1/2026), mutasi genetik pada kucing ras ini membuat lubang hidung sering kali menyempit, pertumbuhan tulang tidak normal, serta kuku cenderung tumbuh ke dalam bantalan kaki.
Kemudian, otoritas Belanda menyatakan bahwa kucing tanpa bulu membuatnya kekurangan pelindung tubuh.
Kondisi seperti itu menyebabkan regulasi suhu tubuh menjadi sulit dan meningkatkan risiko seperti infeksi.
Tidak adanya kumis pada kucing ras ini juga sebagai kelemahan sensorik.
Selain itu, kucing seperti Sphynx sangat rentan terhadap sengatan matahari dan berpotensi munculnya kanker kulit.
Bulu di saluran telinga juga tidak terdapat di kucing Sphynx, sehingga penumpukan kotoran semakin mudah terjadi.
Baca juga: Thailand Tetapkan 5 Ras Kucing sebagai Hewan Peliharaan Nasional, Termasuk Khao Manee
Asosiasi Veteriner Belanda KNMvD dan Uni Eropa Praktisi Veteriner (UEVP) mendukung larangan tersebut.