Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah pemerintah Indonesia memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Minggu (29/3/2026) menjadi perhatian luas media internasional.
Kebijakan ini dinilai sebagai respons awal terhadap lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah, termasuk perang Iran.
Sejumlah media asing menyoroti bagaimana program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai disesuaikan di tengah tekanan fiskal.
Baca juga: Di AS, Prabowo Bicara soal MBG hingga Undang Investor ke Indonesia
Harian South China Morning Post dalam laporan berjudul “Indonesia slashes free meals budget to save US$2.3 billion as fuel prices soar” menyoroti pemangkasan sebagai langkah penghematan besar pertama pemerintah Indonesia.
Media ini melaporkan bahwa pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 40 triliun dengan mengurangi distribusi makanan gratis dari enam hari menjadi lima hari per minggu mulai 31 Maret.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan, kebijakan ini diambil untuk meredam dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak global naik tajam.
Ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi ekonomi Indonesia dari gejolak eksternal.
Namun, pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan, “Pemberian makanan bergizi gratis pada Sabtu untuk wilayah dengan risiko stunting tinggi adalah langkah strategis untuk memastikan anak-anak menerima nutrisi yang cukup setiap hari.”
SCMP juga menyoroti bahwa program ini sebelumnya sempat dikritik akibat kasus keracunan makanan, menambah tekanan terhadap keberlanjutan kebijakan tersebut.
Kantor berita AFP dalam artikel analisis “Indonesia trims meals programme: what next?” memberikan sorotan yang lebih luas dengan melihat pemangkasan ini sebagai indikator tekanan fiskal yang mulai terasa.
Baca juga: Prabowo Banggakan MBG hingga Danantara di WEF Davos, Bicarakan Kinerjanya
AFP menekankan bahwa program MBG merupakan proyek andalan Presiden Prabowo yang mencakup sekitar 60 juta penerima dan menyerap hampir sepersepuluh anggaran negara. Pemangkasan menjadi lima hari dinilai signifikan, tetapi belum tentu cukup.
Peneliti politik dari BRIN, Firman Noor, mengatakan kepada AFP, “Ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap kekuatan keuangan kita akibat perang sudah mulai terasa.”
Ia menambahkan, “Ini adalah peringatan bahwa kita harus bersiap seperti negara lain. Dan sejujurnya, kita perlu penyesuaian karena kita tidak pernah tahu kapan perang akan berakhir, yang pasti akan mendorong harga minyak lebih tinggi.”
AFP juga menggarisbawahi dilema fiskal Indonesia, yang secara hukum harus menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, sementara harga minyak global telah melampaui asumsi APBN.