Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepsek SMAN 9 Tambun Selatan Usai Didemo Siswanya

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan Kurniawati setelah didemo ratusan pelajarnya pada Selasa (3/6/2025).

Kurniawati didemo pelajar terkait dugaan tanda tangan pengadaan snack fiktif, pungutan liar berkedok sumbangan pembangunan gedung sekolah dan pembelian air conditioner (AC) atau alat pendingin ruangan mushala.

Informasi penonaktifan Kurniawati dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan.

"Iya betul dinonaktifkan Bapak Gubernur, hanya saja saya tidak tahu kapan persisnya," kata Sahri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/6/2025).

Sahri juga membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah melakukan audit pasca-aspirasi pelajar mencuat ke publik.

Hanya saja, dia tak mengetahui audit apakah menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.

"Tapi untuk audit itu benar," ungkap Sahri.

Saat ini, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan tengah dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka.

Selain itu, internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati setelah dinonaktifkan Dedi.

"Sedang dibahas di internal," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).

Mereka menyoroti pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang diduga fiktif.

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.

Selain itu, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) yang hingga kini hanya tersedia meja tanpa kursi dan kasur.

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini tak mendapat suplai dari pihak sekolah.

Para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.