Link CCTV Pantau Real-Time Demo Ojol Hari Ini di Jakarta

Aksi bertajuk “Korban Aplikator: Aksi 217” ini dipusatkan di kawasan Istana Negara dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, serta disertai dengan gerakan “off bid” atau mogok massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi.

Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia), Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi tersebut diikuti oleh sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform transportasi online.

“Kami mengimbau masyarakat menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin, karena sebagian besar pengemudi dan kurir online akan melakukan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

Latar Belakang Demo Ojol Hari Ini

Aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap respon pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, yang dinilai lamban dan tidak tegas dalam menanggapi berbagai aspirasi para pengemudi.

Menurut Igun, dominasi perusahaan aplikator dalam menentukan sistem kerja dan pembagian komisi telah berdampak langsung pada kesejahteraan mitra pengemudi.

“Patut dipertanyakan, apakah pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau justru lebih condong berpihak kepada pebisnis aplikator,” ungkapnya.

Salah satu kebijakan yang dipermasalahkan adalah kenaikan potongan pendapatan oleh aplikator hingga 15 persen, yang dianggap terlalu tinggi dan merugikan pengemudi.

Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Ojol Hari Ini

Untuk memantau kondisi lalu lintas dan situasi demo secara langsung, masyarakat dapat mengakses sejumlah kamera CCTV publik yang terpasang di area-area strategis sekitar Jalan Merdeka Barat dan Monas. Berikut link-nya:

- Area Patung Kuda (Medan Merdeka Barat):

• https://cctv.balitower.co.id/Pospol-Merdeka-Barat-506817_1/embed.html 

- Area Monas dan Sekitarnya:

5 Tuntutan Utama Aksi Demo Ojol 217

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

1. Regulasi Khusus Transportasi Online
   Mendesak diterbitkannya UU atau Perppu yang mengatur khusus sistem transportasi online di Indonesia.

2. Komisi 90:10 antara Driver dan Aplikator
   Menuntut pembagian pendapatan 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk aplikator.

3. Penetapan Tarif Layanan Pengantaran
   Pemerintah diminta membuat regulasi tarif resmi untuk layanan antar barang dan makanan.

4. Audit Investigatif terhadap Aplikator
   Mendesak dilakukan audit menyeluruh atas praktik bisnis perusahaan aplikator.

   Igun menegaskan bahwa Aksi 217 bukan yang terakhir jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan secara konkret.

   “Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak menanggapi lima tuntutan ini, maka Aksi 217 bukan yang terakhir,” tegasnya.