Wakil Ketua DPRD DKI Janji Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Akan Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan pihaknya akan terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan.

Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar unjuk rasa terkait tunjangan dan gaji anggota dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

“Terkait gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Ima menyebut dirinya sejak periode pertama sudah mempublikasikan gaji, tunjangan, hingga laporan keuangan bulanan agar bisa diakses oleh masyarakat.

Dengan begitu, menurut Ima, DPRD DKI Jakarta bisa mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang diterima dan digunakan oleh para anggota dewan.

“Saya juga sudah mempublish sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini. Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjut dia.

Dalam aksi tersebut, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.

2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Menanggapi hal itu, Ima mengatakan pihaknya akan membahas tuntutan mahasiswa bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Ia juga menambahkan revisi soal tunjangan akan dibicarakan dalam rapat anggaran berikutnya.

“Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.

Terkait desakan AMPSI mengenai audit BUMD, Ima menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan eksekutif.

Meski begitu, DPRD akan tetap mendorong agar audit dilakukan secara berkala.

“Ini ranahnya Pak Gubernur eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gub dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala,” kata Ima.