Sejumlah Persoalan Mengapa Aduan THR Lebaran 2023 di Jakarta Belum Semua Tertangani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai di wilayah DKI Jakarta mengaku belum mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 sampai saat ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih memproses aduan berkait THR Lebaran yang belum dipenuhi perusahaan kepada karyawannya.

"Kami mediasi dan masih ada sebagian yang masih dalam proses," ujar Kepala Dinas Upaya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Hari Nugroho, Jumat (9/3/2023).

Baca juga: 432 Perusahaan di Jakarta Belum Beri THR kepada Karyawannya, Disnakertrans DKI: Habis Pandemi Covid-19

Menurut Hari, terdapat 346 aduan THR lebaran 2023 yang hingga kini masih dalam penanganan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dia memastikan proses mediasi antara perusahaan dengan karyawan, maupun pengawasan oleh Disnakertrans DKI Jakarta masih terus berjalan.

Apabila dalam mediasi tak ada titik temu, kata Hari, maka perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawan akan dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggarannya.

"Ya macam-macam. (Sanksi) salah satunya adalah pencabutan izin," jelas Hari

THR belum dibayar dan terlambat

Adapun permasalahan yang dikeluhkan oleh para pegawai terkait THR lebaran 2023 yang tengah ditangani Disnakertrans DKI Jakarta berbeda-beda.

Hari mencontohkan masih ada perusahaan yang sama sekali belum membayarkan THR lebaran untuk karyawannya.

Terdapat pula aduan soal besaran nominal THR yang tidak sesuai ketentuan, sampai keterlambatan pembayaran oleh pihak perusahaan.

"Artinya penyelesaiannya. Ada tiga kategori. Ada yang belum bayar, ada yang bayar tapi tidak sesuai ketentuan," kata Hari.

Kekurangan SDM

Menurut Hari, penanganan aduan terkait THR lebaran 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang. Sebab, Disnakertrans tidak dapat secara langsung menangani semua laporan.

"Ya sekitar waktu empat hingga lima bulan lah untuk penyelesaiannya (masalah pembayaran THR untuk karyawan)," tutur Hari.

Baca juga: Aduan Masalah Pembayaran THR Belum Tuntas, Disnakertrans DKI Kekurangan SDM

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Disnakertrans DKI Jakarta menjadi salah satu faktor masih banyaknya aduan yang belum selesai ditangani.

"Aduannya aja 346. tenaga pengawas kita atau mediator kita kan hanya 40 orang, 50. artinya kan setiap ini kan dia butuh waktu. ya bangsa empat hingga lima bulan lah," ucap Hari.