Pemerintah Diminta Prioritaskan Program MBG di Daerah dengan Stunting Tinggi

Indef menilai MBG akan tepat sasaran jika di program ini diprioritaskan di daerah yang terdapat banyak anak-anak kekurangan gizi.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, mengatakan sejak awal MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu. Wajar bila program MBG diarahkan terlebih dahulu untuk wilayah yang paling membutuhkan.

“Kalau memang arahnya adalah perbaikan gizi seperti namanya sendiri ya, kemudian kesehatan gitu, maka memang harus memprioritaskan daerah-daerah yang sangat memerlukan,” ujar Eko.

Pemerintah sendiri mengantongi data perihal titik-titik di daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Eko menekan wilayah-wilayah tersebut paling membutuhkan intervensi gizi dari negara.

“Kita bisa melihat ya data dari pemerintah juga, data-data dimana titik-titik stunting itu tinggi, daerah-daerah dengan stunting tinggi daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, itu sebetulnya memang secara common sense aja harusnya lebih menyasar ke situ,” paparnya.

Meskipun daerah dengan tingkat stunting tinggi seharusnya menjadi prioritas utama MBG, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor kesiapan di lapangan.

Eko mencatat wilayah terpencil atau daerah dengan kasus stunting besar umumnya memiliki tingkat kesiapan yang lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Di daerah seperti itu, jumlah pelaku usaha atau UMKM yang mampu terlibat dalam penyediaan makanan bergizi masih terbatas.

Hal ini berbeda dengan wilayah perkotaan yang infrastruktur dan jaringan usahanya sudah lebih siap. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan cara agar program MBG tetap bisa berjalan efektif di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, meski dengan tingkat kesiapan yang belum merata.

“Nah tapi mungkin ada aspek ketiga, yaitu kesiapan. Kita tahu juga konteksnya di daerah-daerah seperti terpencil atau katakanlah daerah-daerah dengan stunting tinggi tadi, mungkin katakanlah yang siap, artinya pengusaha yang siap atau UMKM yang siap untuk menyambut program ini, mungkin juga relatif lebih rendah,” paparnya.

Eko menyampaikan, program MBG yang sudah berjalan sejak Januari 2025 atau sekitar sepuluh bulan, sejauh ini memang telah membawa dampak positif dan menjadi perhatian luas publik.

Dari hasil pemantauan big data yang dilakukan Indef, MBG termasuk salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling banyak dibicarakan warganet karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Meski begitu, Indef tetap mencatat sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaannya, terutama terkait aspek keamanan pangan dan efektivitas implementasi di lapangan. Eko menyoroti kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah, yang menurutnya harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah.

Lebih jauh, sebelum mengejar target kuantitas atau perluasan cakupan program, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan MBG benar-benar aman dan bermutu. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, Eko menyebut besarnya anggaran MBG, yang menurutnya harus dikelola dengan sangat hati-hati di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Baginya, pengembalian anggaran bukan hal negatif, justru lebih baik daripada menyerap dana tanpa perencanaan matang.

Ia menilai, ke depan program MBG perlu dirancang dengan pendekatan jangka menengah dan panjang, agar pelaksanaannya lebih terukur dan berkelanjutan.