JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristandi mengungkapkan adanya fenomena perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara diam-diam.
Perusahaan merasa keberatan jika PHK terekspos dengan alasan ingin menjaga kepercayaan dari perbankan maupun konsumen.
"Fakta di lapangan, kawan-kawan, saya sendiri mengalami, melihat banyak pengusaha-pengusaha, banyak manajemen, dimana ketika di perusahaan terjadi PHK, efisiensi, bahkan ada yang pabriknya tutup juga, mereka tidak mau, mereka keberatan untuk diekspos," ujar Ristandi dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (30/5/2025).
Baca juga: 10.000 Buruh Gelar Demo di Depan Istana 1 Juni 2025, Tuntut Pemerintah Perhatikan PHK
"Tidak mau melaporkan ke komunitas tempat dengan alasan, yang pertama untuk menjaga trust perbankan, kemudian yang kedua itu untuk menjaga trust buyer, dan secara umum untuk menjaga citra bisnisnya, terutama bisnis keluarga," tegasnya.
Di sisi lain, Ristanto juga menyoroti data PHK yang berbeda-beda antara yang disampaikan pemerintah maupun dari berbagai serikat pekerja.
Menurut Ristanto, data PHK yang dirangkum KSPN sejak awal Januari hingga April 2025 sudah ada 61.000 pekerja terdampak PHK.
Lalu dari serikat pekerja lain dan data persatuan pengusaha melaporkan adanya data PHK sebanyak 71.000 hingga 73.000 karyawan.
Baca juga: Kata Menaker, Satgas PHK Tinggal Menunggu Launching
"Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan merilis (data) PHK yang terjadi di awal tahun 2025, hanya sekitar 26.000. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, rilis yang disampaikan oleh BPJS Kesetahan," tuturnya.
Yang mana sejak Januari hingga April 2025 sudah ada 52.000 melakukan klaim (pencarian) jaminan hari tua (JHT).