Ini Alasan KKP Sebut Ekosistem Perairan Raja Ampat Tak Terdampak Tambang Nikel

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah meneliti dampak tambang nikel terhadap ekosistem di perairan kawasan Raja Ampat.

Direktur PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, pihaknya tidak menemukan sedimentasi yang mengganggu ekosistem bawah air kawasan itu.

Ia bilang, ekosistem terumbu karang dan ikan di perairan yang dekat dengan tambang Raja Ampat masih tergolong baik.

"Kami nyelam di situ, sedimentasinya enggak banyak. Karena si kapal ini, mereka tuh sandarnya tuh langsung di daratan, langsung truknya masuk gitu. Jadi (sedimentasi) tidak langsung masuk ke laut," ujar Pung di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

"Ada video kita, kita pastikan bahwa terumbu karang, maupun ikan di situ jangan sampai terganggu. Ikan masih banyak di situ. Ikan hiu anak-anaknya masih banyak," lanjut dia.

Baca juga: Tim KKP Menyelam di Raja Ampat, Pastikan Tambang Nikel Tak Ganggu Ekosistem Laut

Bahkan, kondisi ekosistem yang masih terjaga juga terdapat di perairan Pulau Gag, pulau yang izin tambang nikelnya tidak dicabut.

"Malah ada buaya, kita nyelam terus ada buaya," lanjut Pung.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Barat Daya terhitung mulai Selasa (10/6/2025).

Pencabutan IUP keempat perusahaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Bahlil menyatakan, pencabutan dilakukan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan, bahwa, empat IUP (perusahaan tambang nikel) yang, di luar Pulau Gag itu dicabut," ujar Bahlil dilansir siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan saya, langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan menteri teknis, Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kehutanan, untuk kita melakukan pencabutan. Jadi, mulai terhitung hari ini, Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut, empat IUP di Raja Ampat," tegasnya.

Baca juga: KKP Sebut Laut Raja Ampat Tak Terdampak Tambang: Ikan Masih Banyak...

Empat IUP yang dicabut adalah milik empat perusahaan pertambangan nikel, yakn PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.

Alasan pencabutan IUP karena secara lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan empat perusahaan saat melakukan kegiatan tambang.

Kedua, saat pemeriksaan di lapangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menemukan adanya urgensi melindungi kawasan yang menjadi titik operasional keempat tambang nikel.

"Pertama, secara lingkungan, atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada kami, itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini, menurut kami, harus kita lindungi, dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga karena konservasi," kata Bahlil.

"Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark, tetap Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," jelasnya.

Alasan ketiga, adalah keputusan rapat terbatas sejumlah kementerian terkait yang mempertimbangkan berbagai masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat Raja Ampat maupun seluruh hasil pemeriksaan di lapangan.

Penulis: Dian Erika