Begini Strategi Kopdes Merah Putih Basmi Tengkulak Beras dan Rentenir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ikut membasmi tengkulak beras (middleman) dan rentenir (lintah darat) yang kerap mencekik rakyat miskin dan petani di pedesaan. Kini telah diresmikan 80.081 unit Kopdes Merah Putih, pada Senin (21/7/2025).

Permasalahan utama ditimbulkan para rentenir adalah memberi pinjaman namun bunga yang dipatok tinggi dan tidak wajar, ini justru menjerat warga dalam lingkaran utang yang sulit dihentikan.

Lintah darat hadir ketika warga kesulitan keuangan karena di desa masih sulit mendapatkan pinjaman. Dalam situasi ini, rentenir hadir dan menyodorkan bantuan dana, namun bunga pinjaman yang mereka berlakukan setiap harinya.

Perkara serupa juga dibuat tengkulak beras. Mereka menciptakan ketimpangan pendapatan dengan petani. Tengkulak mengumpul hasil panen petani, membeli gabah dengan harga murah, namun menjualnya ke tingkat penggilingan di harga yang tak wajar.

Baca juga: Kopdes Merah Putih Resmi Meluncur, Cegah Rentenir hingga Serap Gabah Petani

Disparitas harga membuat petani masuk dalam jurang kemiskinan, sementara tengkulak meraup untung yang besar.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan, tengkulak meraup untung hingga Rp42 triliun dari hasil panen petani. Sebaliknya, petani hanya mendapat Rp1 juta sampai Rp1,5 juta saja.

Ia mencatat keuntungan yang didapat tengkulak dihitung dari selisih harga rata-rata di tingkat penggilingan dengan eceran. Misalnya, Rp 2.000 per kilogram (kg) dikalikan 21 juta ton beras.

"21 juta ton dikali Rp 2.000 (selisih harga), itu Rp 42 triliun yang didapatkan dari middleman," ujar Amran saat ditemui di gedung Kementerian Pertanian, ditulis Selasa (22/7/2025).

Baca juga: Dukung Koperasi Desa Merah Putih, Kimia Farma Buka 93 Klinik dan Apotek

Kopdes Merah Putih Jadi Solusi, Basmi Tengkulak Beras dan Rentenir

Kopdes Merah Putih digadang-gadang bisa melindungi masyarakat desa dari tingkah middleman dan lintah darat. Lalu apa strategi Kopdes memberantas kedua kejahatan tersebut?

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi mengatakan, Kopdes tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi simpul distribusi kebutuhan pokok, misalnya beras.

Kopdes ikut menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Nantinya, Perum Bulog mendistribusikan beras subsidi ini lewat Kopdes Merah Putih, lalu dijual di gerai dengan harga murah dan sesuai standar mutu.

Peran Kopdes dipastikan ikut memangkas rantai pasok beras yang kerap mengular panjang. Sekaligus memberantas praktik mafia pangan yang sering mengoplos beras untuk mencari keuntungan besar.

Baca juga: Beras SPHP 5 Kg Bisa Ditukar Ulang, Jika Berat Tidak Sesuai Takaran

Untuk diketahui, SPHP merupakan program intervensi pasar untuk meredam fluktuasi harga beras yang kerap meningkat.

Otoritas percaya keberadaan Kopdes dapat menggantikan peran tengkulak. Pemerintah memandang beras yang disalurkan Kopdes lebih aman karena diawasi sejumlah lembaga hukum, termasuk DPR RI.

Selain menyalurkan beras SPHP dan komoditas pangan lainnya, koperasi juga menyediakan akses pinjaman bagi warga.

Budi menyebut, Kopdes Merah Putih bisa memberikan pendanaan bagi warga desa lewat unit simpan pinjam. Pendanaan tetap disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Dengan skema ini, Kopdes diyakini dapat menghalau rentenir yang menciptakan tradisi ‘gali lubang, tutup lubang’.

"Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," paparnya.

Baca juga: Dukung Kopdes Merah Putih, Bank Mandiri Siapkan Layanan Keuangan Digital hingga Infrastruktur