Payment ID Berpotensi Perkuat Pengawasan "Shadow Banking"

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Bank Indonesia (BI) menguji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025 diyakini dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perbankan bayangan atau shadow banking.

Hal ini disampaikan Chief Technology Officer PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) Andreas Panjaitan menanggapi rencana implementasi sistem pengawasan aktivitas keuangan tersebut.

Menurut Andreas, Payment ID berpotensi menjadi alat untuk memperkuat pengawasan aktivitas keuangan informal apabila diimplementasikan secara tepat dan disertai dengan kolaborasi lintas sektor.

Baca juga: Apa Itu Payment ID, Manfaat, dan Tantangannya?

SHUTTERSTOCK/KATJEN Ilustrasi keuangan, sektor keuangan.

“Namun demikian, efektivitasnya tentu akan sangat bergantung pada ekosistem regulasi dan kesiapan pelaku industri secara keseluruhan,” terang Andreas kepada Kontan, Minggu (10/8/2025).

Untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap platformnya jelang implementasi Payment ID, Samir menekankan pentingnya keamanan dan transparansi.

Andreas menyebut Samir terus menyesuaikan strategi perlindungan pengguna seiring perkembangan kebijakan dan teknologi keuangan nasional.

"Selain menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dari regulator, kami juga secara aktif mengedukasi pengguna tentang perlindungan data pribadi serta mengembangkan fitur-fitur keamanan di platform," tambahnya.

Baca juga: Mengenal Payment ID, Kode Unik Berbasis NIK yang Akan Diuji Coba 17 Agustus

Sebagai informasi, Payment ID adalah kode unik yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Payment ID memungkinkan pemantauan seluruh transaksi keuangan digital secara mendetail.

Sistem identifikasi digital ini akan menjadi instrumen baru dalam pemantauan seluruh transaksi keuangan digital serta mengefisienkan penyaluran bantuan sosial (bansos). (Reporter: Inggit Yulis Tarigan | Editor: Khomarul Hidayat)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Payment ID Berpotensi Memperkuat Pengawasan Shadow Banking