PDIP dan Gerindra Kompak Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai sorotan.

Dua fraksi besar, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sepakat meminta penghentian fasilitas tersebut karena dinilai tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit.

PDIP Dorong Etika dan Empati

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa politik tidak hanya berbicara soal kesepakatan atau aturan, tetapi juga harus dilandasi etika, empati, dan simpati.

Baca juga: Fraksi PAN Terbuka Evaluasi Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR

“Apakah dalam situasi seperti sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR, di saat perekonomian rakyat serbasulit, patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa?” ujar Said dalam keterangan pers, Sabtu (30/8/2025).

Said menambahkan, anggota DPR seharusnya memiliki sensibilitas terhadap kehidupan masyarakat.

“Kalau punya empati, tidak akan ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat,” katanya.

Ia menilai, jika anggota DPR bekerja dengan sikap simpatik, mendengarkan, dan benar-benar mengartikulasikan aspirasi rakyat, kepercayaan publik terhadap DPR tidak akan dipertanyakan.

“Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus diperjuangkan, marwah DPR akan bisa dijaga,” kata Said.

Baca juga: Tunjangan Rumah Rp 50 Juta untuk DPR, Puan Maharani Singgung Batas Oktober 2025

Dengan pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta tunjangan perumahan dihentikan, termasuk fasilitas lain yang dinilai melampaui kepatutan.

“Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depan,” tegasnya.

Gerindra Sepakat Hentikan Tunjangan Perumahan DPR

Sikap senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono. Ia menegaskan bahwa partainya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budisatrio, dikutip dari Antara.

Baca juga: PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya

Budisatrio juga melarang anggota fraksinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," katanya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar wakil rakyat tetap hadir bersama masyarakat.