JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menyedot 10 persen dari anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala Pusat Ekonomi dan UMKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras, mengatakan anggaran riil untuk MBG bisa jauh lebih besar dari angka resmi, yaitu Rp 335 triliun.
Jika memasukkan tambahan anggaran dari berbagai pos pendukung, nilainya diperkirakan tembus Rp 360 triliun. Jumlah itu setara hampir 10 persen dari total belanja dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp 3.700 triliun.
“Jadi Rp 360 triliun hampir 10 persen dari total belanja RAPBN 2026 sebesar Rp 3.700 triliun. Hanya untuk satu program,” ujar Farras saat sesi diskusi INDEF secara daring, Kamis (4/9/2025).
Baca juga: Banyak Korban Keracunan dalam 8 Bulan, Ekonom: MBG Perlu Dievaluasi Total
Lebih jauh, MBG menyedot anggaran pendidikan 2026 sebesar 44,2 persen.
Besarnya porsi anggaran ini menimbulkan kritik karena menyisihkan kebutuhan mendesak lain di sektor pendidikan, seperti peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan penguatan kualitas pembelajaran.
Masalah lain muncul ketika dilihat dari sisi anggaran kesehatan.
Ternyata terdapat alokasi tambahan sebesar Rp 24,7 triliun untuk program makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita dengan target 7,4 juta orang.
Anggaran ini menyerap 10,1 persen dari total anggaran kesehatan 2026. Padahal, kelompok sasaran tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam cakupan penerima MBG dari sektor pendidikan.
“Padahal tadi kalau kita cek, di anggaran MBG ini, 82,9 juta orang itu, itu sebenarnya sudah mencakup ibu hamil, kemudian anak bayi juga. Lantas, kenapa ada anggaran lain, makanan bergizi pula, di porsi anggaran kesehatan?” paparnya.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Jual Beras Bulog, Bisa Dipakai Buat MBG
Ia mencatat, jika potensi tumpang tindih anggaran MBG di sektor kesehatan sebesar Rp 24,7 triliun bisa dihemat, maka dana tersebut bisa dialihkan ke pos anggaran lain yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat.
“Apakah ini nanti jadi tumpang tindih antara anggaran kesehatan dengan anggaran pendidikan, khususnya yang menyasar bagi ibu hamil, menyusui, dan balita? Dan kalau ternyata tumpang tindih, kita bisa menghemat Rp 24,7 triliun untuk berbagai macam pos anggaran lainnya,” beber Farras.