Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mari Elka Soroti Fokus Kebijakan Pajak RI yang Dianggap Salah Arah

Kompas.com - 15/09/2025, 12:07 WIB
Teuku Muhammad Valdy Arief

Editor

KOMPAS.com-Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi lebih pada lemahnya administrasi dan struktur.

Mari menilai arah kebijakan pajak selama ini terlalu fokus mengejar pendapatan. Menurutnya, seharusnya penekanan ada pada kepatuhan wajib pajak.

"Target petugas pajak seharusnya bukan pendapatan, melainkan kepatuhan. Fakta bahwa targetnya adalah pendapatan berarti, berarti berburu di kebun binatang. Anda melakukan intensifikasi, tidak bekerja keras, anda hanya mengejar wajib pajak yang sama yang akan membayar lebih banyak pajak dan didenda, lalu membiarkan mereka pergi ke pengadilan untuk mengajukan banding," kata Mari dalam acara 42nd Indonesia Update Conference, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Leony Curhat Pajak Warisan, DJP: Tanah dan Bangunan Bebas PPh tapi Kena BPHTB

Ia menyebut administrasi perpajakan Indonesia belum efisien. Porsi sektor informal yang besar membuat basis pajak menyempit. Beban ini semakin berat karena banyak pengecualian dalam sistem perpajakan.

Mari memberi contoh ambang batas omzet usaha kecil di Indonesia yang mencapai Rp 4,8 miliar per tahun.

Angka itu jauh lebih tinggi dibanding banyak negara lain yang rata-rata empat hingga lima kali lebih rendah.

"Di bawah ambang itu, kita hanya membayar pajak 0,5 persen. Jadi banyak pengecualian dan sebagainya," ujar Mari.

Menurut studi Bank Dunia, rasio pajak Indonesia saat ini sekitar 10 persen dari PDB.

Angka itu masih jauh dari target Presiden yang ingin mencapai 16 persen. Mari menilai peluang kenaikan cukup besar bila ada perbaikan.

Baca juga: Pajak Karyawan Hotel, Restoran, dan Kafe Bakal Ditanggung Pemerintah

Peningkatan kepatuhan diperkirakan bisa menambah rasio pajak 3,7 persen dari PDB.

Sementara perubahan kebijakan seperti memperluas basis pajak, menurunkan ambang batas usaha mikro kecil menengah (UMKM), atau mengenakan pajak kekayaan bisa menambah 2,7 persen lagi.

Mari menekankan pentingnya digitalisasi lewat GovTech untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan menutup celah kebocoran penerimaan.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Mari Elka Sebut Kebijakan Pajak yang Berlaku Selama Ini Salah Arah

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
Kebijakan Cukai Rokok 2026: Realisme Fiskal dan Upaya Tekan Rokok Ilegal
Kebijakan Cukai Rokok 2026: Realisme Fiskal dan Upaya Tekan Rokok Ilegal
Industri
Intip Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK
Intip Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK
Ekbis
Balikkan Rugi, Emiten Emas ARCI Cetak Laba Bersih 71 Juta Dollar AS
Balikkan Rugi, Emiten Emas ARCI Cetak Laba Bersih 71 Juta Dollar AS
Cuan
Danantara Mulai Tender Proyek Sampah Jadi Listrik (WTE) 6 November
Danantara Mulai Tender Proyek Sampah Jadi Listrik (WTE) 6 November
Energi
Laba Bersih DATA  Naik 24 Persen pada Kuartal III 2025, Ditopang Ekspansi Jaringan FTTH
Laba Bersih DATA Naik 24 Persen pada Kuartal III 2025, Ditopang Ekspansi Jaringan FTTH
Cuan
Gandeng S&P Dow Jones Indices, BEI Luncurkan Tiga Indeks Saham Co-Branded
Gandeng S&P Dow Jones Indices, BEI Luncurkan Tiga Indeks Saham Co-Branded
Cuan
Setahun Prabowo-Gibran, BTN (BBTN) Akselerasi Program Tiga Juta Rumah
Setahun Prabowo-Gibran, BTN (BBTN) Akselerasi Program Tiga Juta Rumah
Keuangan
Jaga Stabilitas dan Dorong Ekonomi, BI Longgarkan Kebijakan Moneter
Jaga Stabilitas dan Dorong Ekonomi, BI Longgarkan Kebijakan Moneter
Keuangan
Produksi Beras Naik, Mentan: Insya Allah Tahun Ini Tak Ada Impor
Produksi Beras Naik, Mentan: Insya Allah Tahun Ini Tak Ada Impor
Ekbis
4 Kriteria Penerima Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
4 Kriteria Penerima Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
Ekbis
Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG, Dorong Sinergi Transportasi dan Informasi Cuaca Nasional
Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG, Dorong Sinergi Transportasi dan Informasi Cuaca Nasional
Ekbis
Apa Itu ETF Emas dan Manfaatnya untuk Investor?
Apa Itu ETF Emas dan Manfaatnya untuk Investor?
Cuan
KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga
KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga
Ekbis
Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 6,51 Triliun, Laba Bersih Tembus Rp 368 Miliar
Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 6,51 Triliun, Laba Bersih Tembus Rp 368 Miliar
Cuan
IHSG Ditutup Melonjak 1,36 Persen pada 8.275, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi
IHSG Ditutup Melonjak 1,36 Persen pada 8.275, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi
Cuan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau