Kemenhub Mulai Susun Strategi Hadapi Libur Nataru 2025, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Fokusnya menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

Rencana itu dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Korlantas, Ditjen Bina Marga, serta sejumlah pemangku kepentingan lain.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026, kita bersama duduk di sini untuk membahas persiapan dari masing-masing stakeholders. Ditjen Hubdat bersama dengan Korlantas dan Ditjen Bina Marga tengah membahas mengenai Surat Keputusan Bersama yang nantinya memuat aturan-aturan yang menjadi payung regulasi bagi para petugas di lapangan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Diskon Tiket Pesawat, Kereta Api, hingga Kapal Bakal Ditebar untuk Libur Nataru, Catat Tanggalnya

Aan menegaskan SKB tersebut bukan sekadar formalitas. Aturan dibuat setelah survei dan pengkajian, mulai dari pembatasan angkutan barang, rekayasa lalu lintas, hingga pengaturan kendaraan di pelabuhan penyeberangan.

Ia menambahkan, Ditjen Hubdat menyiapkan sarana dan prasarana transportasi.

Tercatat 178 terminal penumpang tipe A dan B, sekitar 31.000 bus, 29 pelabuhan penyeberangan dengan 15 lintasan, 251 kapal, serta 72 dermaga.

Dari jumlah bus itu, sekitar 11.000 unit untuk angkutan antarkota antarprovinsi, 17.000 unit bus pariwisata, dan 2.000 unit bus sewa atau antarjemput.

Persiapan dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat dan satuan pelayanan di tiap wilayah.

"Kami berharap semua yang terlibat menyiapkan dengan baik agar masyarakat terlayani," kata Aan.

Baca juga: Kemenpar dan Kemenhub Bahas Diskon Tiket Pesawat Saat Libur Nataru

Dari sektor jalan tol, PT Jasa Marga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi.

Operation and Maintenance Group Head Jasa Marga, Atika Dara Prahita, mencontohkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam traffic management, Intelligent Transport System (ITS), dan Incident Management System (IMS).

"Adanya rekayasa lalu lintas berbasis safety, peningkatan kapasitas transaksi di gerbang tol, pengoperasian ruas fungsional serta penyusunan SKB yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas sangat berperan dalam menjaga VCR di bawah 0,7," ujar Atika.

Ia juga menyoroti pengelolaan rest area, kerja sama dengan BMKG untuk antisipasi cuaca ekstrem, serta strategi komunikasi agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih baik.

Sektor penyeberangan juga masuk agenda. Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry menyebut penerapan delaying system di empat pelabuhan utama: Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

"Kami juga berupaya agar ada penambahan jumlah kapal yang beroperasi dengan mengutamakan pola operasi Tiba Bongkar Berangkat (TBB). Kami juga akan mengoptimalkan kesiapan petugas di lapangan dan meningkatkan fasilitas sarana, prasarana, infrastruktur, dan layanan di Pelabuhan," ujarnya.