Pengamat: WFH-1 Potensi Tekan Produktivitas Industri dan Pendapatan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan (WFH-1) oleh pemerintah dinilai berpotensi menekan pendapatan sejumlah sektor, terutama transportasi dan usaha kuliner kecil.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi menilai, kebijakan tersebut memang ditujukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha.

Ia menjelaskan, berkurangnya mobilitas masyarakat akibat WFH-1 akan langsung berdampak pada sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran.

Baca juga: Purbaya: Kebijakan WFH Bisa Hemat Penggunaan BBM 20 Persen

SHUTTERSTOCK/CREATIVA IMAGES Ilustrasi ojek online.

“WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/3/2026).

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat berdampak pada sektor industri, khususnya manufaktur, apabila diterapkan secara luas.

“Mewajibkan WFH-1 bagi pekerja swasta di sektor manufaktur juga berpotensi menurunkan produktivitas kerja yang pada akhirnya merugikan sektor tersebut,” imbuh Fahmi.

Ia menekankan, pemerintah perlu menghitung secara matang antara manfaat dan biaya dari kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar.

Baca juga: Menko Airlangga Pastikan Penerapan WFH Usai Lebaran, Berlaku buat ASN dan Swasta

“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1. Jangan sampai penerapan ini memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain justru menanggung biayanya,” tegasnya.

SHUTTERSTOCK/ANDRI WAHYUDI Ilustrasi BBM, penyaluran BBM di SPBU. Isi BBM Pertamina lebih baik dengan nominal ganjil?

Rencana kebijakan WFH-1 sendiri muncul di tengah tekanan global akibat lonjakan harga minyak dunia.

Penutupan Selat Hormuz karena konflik geopolitik mendorong harga minyak Brent menembus 112,19 dollar AS per barrel pada 20 Maret 2026.

Sebagai negara net importer, kenaikan harga minyak tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari membengkaknya subsidi BBM, meningkatnya inflasi impor, hingga melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.000 per dollar AS.

Baca juga: IEA Peringatkan Krisis Minyak Terbesar, Dorong WFH hingga Berkendara Lebih Pelan

Untuk menekan beban subsidi, pemerintah berencana menerapkan WFH-1 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.

Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen jika diterapkan secara konsisten.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini dinilai masih menjadi tantangan.

Perubahan pola kerja masyarakat tidak mudah dilakukan tanpa adanya faktor pendorong yang kuat.

Baca juga: Fleksibilitas Kerja WFH, Apindo Soroti Dampak pada Dunia Usaha

“Tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk menerapkan WFH-1 secara konsisten. Bisa saja mereka tidak bekerja dari rumah, melainkan work from everywhere di tempat wisata, sehingga konsumsi BBM tidak berkurang signifikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan WFH saat pandemi Covid-19 didukung oleh faktor pembatasan aktivitas yang ketat.

Sementara dalam kondisi saat ini, tidak ada faktor paksaan yang cukup kuat.

“Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH-1 bisa diterapkan secara konsekuen,” tegas dia.”