Anggota DPR: Tak Ada UU yang Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menekankan tidak ada undang-undang (UU) yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap sebagai komisaris BUMN.

Herman mengatakan, wamen boleh menjadi komisaris BUMN, selama tidak ada konflik kepentingan dan dapat membantu meningkatkan performa perusahaan.

"Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN," ujar Herman, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).

Herman menyinggung ada mekanisme kerja yang memungkinkan wamen dan perusahaan BUMN saling menunjang.

Baca juga: 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite

Dia mengatakan, wamen yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN kebanyakan berkaitan dengan kerjaannya masing-masing.

"Biasanya wamen yang ditugaskan ada hubungannya dengan core bisnis BUMN," ucap dia.

"Misalkan Wakil Menteri Pertanian adalah Komut PT Pupuk Indonesia, sejatinya bisa memperkuat sinergisitas di antara keduanya karena saling terkait," imbuh Herman.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.

Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Baca juga: Sebut RKUHAP Progresif, Komisi III DPR: Lebih Bahaya KUHAP Lama

Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:

1. Sudaryono - Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

2. Helvy Yuni Moraza - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Diana Kusumastuti - Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).

4. Giring Ganesha - Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.