Insentif Mobil Listrik Cukup Hingga 2025, Begini Kata Ahli!
Insentif Impor Mobil Listrik Tidak Perlu Diperpanjang Pasca-2025
JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan insentif impor mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) dinilai tidak perlu diperpanjang lagi setelah masa berlakunya berakhir pada Desember 2025.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat otomotif dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto.
Baca juga: Populasi Kendaraan Listrik Baru di Indonesia Capai 274.802 unit
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (ILMATAP Kemenperin), Mahardi Tunggul Wicaksonodalam diskusi bertajuk Polemik Insentif BEV Impor yang digelar Forwin di Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia berpendapat bahwa fase 'coba pasar' selama ini sudah cukup memberikan ruang bagi konsumen untuk mengenal kendaraan listrik.
Selanjutnya, fokus harus diarahkan kepada peningkatan produksi dalam negeri.
"Sebenarnya harusnya memang sudah harus berakhir sebagaimana Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024," ungkap Riyanto dalam diskusi bertajuk Polemik Insentif BEV Impor yang digelar oleh Forwin di Jakarta, pada Senin (25/8/2025).
Penjualan Mobil Listrik Meningkat, Namun Tidak Adil bagi Produsen Dalam Negeri
Riyanto melanjutkan bahwa selama Januari hingga Juni 2025, penjualan mobil listrik di Indonesia telah mencapai 35.846 unit, dengan pangsa pasar sebesar 9,7 persen dari total penjualan mobil nasional.
Baca juga: Update Pabrik BYD dan VinFast di Indonesia, Sudah Sampai Mana?
Pengunjung memadati ruang pamer mobil di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025). GAIKINDO selaku penyelenggara pameran menargetkan capaian transaksi penjualan di GIIAS 2025 lebih dari Rp20 triliun, target tersebut berdasarkan pencapaian tahun lalu yang menembus angka Rp20 triliun. Dari angka tersebut, 63 persen di antaranya merupakan mobil listrik impor (Completely Built Up/CBU).
Jika dibandingkan, penjualan mobil listrik pada tahun 2024 hanya mencatatkan 43.188 unit, dengan porsi 5 persen dari total penjualan mobil nasional dan komposisi mobil listrik berbasis baterai yang baru mencapai sekitar 40 persen.
"Sejak September/Oktober 2022, penjualan bulanan mobil listrik mengalami lonjakan yang luar biasa. Biasanya setiap Januari, karena ini PPnBM ditanggung pemerintah, PPN-nya juga sebagian ditanggung pemerintah," jelasnya.
Namun, ia juga menyoroti bahwa meskipun insentif ini berhasil mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan, situasi ini menciptakan persaingan yang tidak adil bagi produsen yang telah berinvestasi dalam pembangunan pabrik di Indonesia.
"Tapi dampak ekonominya (dari impor mobil listrik) hanya pada perdagangan. Tidak ada multiplier effect yang lebih tinggi di dalam negeri. Kemudian, bagi yang sudah bikin pabrik, pasti utilisasinya tertekan. Tidak optimal," lanjut Riyanto.
Baca juga: Pajak Tahunan Honda HR-V Hybrid, Tembus Rp 7 Jutaan
BYD Zhengzhou, kapal khusus pengangkut kendaraan milik BYDGaikindo: Insentif Impor Tekan Kinerja Industri Otomotif
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menyatakan bahwa meskipun insentif impor BEV telah mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan, situasi ini juga menekan kinerja industri otomotif dalam negeri.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mencatat bahwa utilisasi industri mobil menurun dari 73 persen menjadi 55 persen di tahun ini seiring dengan penurunan penjualan domestik.
"Banyak perusahaan komponen mengeluh karena suplai ke pabrikan berkurang. Untung masih ada ekspor, sehingga bisa berjalan," katanya.
Gaikindo melaporkan bahwa penjualan mobil domestik pada tahun 2024 hanya mencapai 865.000 unit, jauh menurun dari 1,2 juta unit pada tahun 2014.
