Terdampak Efisiensi, Anggaran Perbaikan Jalan Hayaping-Patung di Barito Timur Disunat Rp 31 Miliar

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 membuat anggaran perbaikan Jalan Hayaping-Patung di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), dipangkas drastis.

Dari Rp 37 miliar lebih, kini hanya tersisa Rp 5,9 miliar atau berkurang sekitar Rp 31 miliar.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, pengurangan ini dilakukan karena pemerintah harus menyesuaikan skala prioritas pembangunan.

“Saya kira nanti dengan pertimbangan yang matang, secara teknis juga dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), kami akan sinkronkan antara pemerintah dan DPR, kemudian masyarakat, lalu pertimbangkan teknisnya,” kata Edy kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (25/8/2025).

Baca juga: Gaji Wakil Rakyat Disorot, Sekjen DPR Bicara Efisiensi Anggaran

Edy menambahkan, perbaikan jalan masih bisa dibahas untuk dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kalteng 2025.

“Ini akan dicek, aspek politis, kepentingan untuk masyarakat, kemudian mobilitas masyarakat, nanti dilihat juga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Juni Gultom, mengonfirmasi bahwa proyek ini terdampak efisiensi anggaran.

“Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terjadi beberapa efisiensi, salah satunya proyek jalan ini,” ucapnya.

Tuai Protes dari DPRD

Pemangkasan anggaran ini menuai kritik dari DPRD Kalteng. Anggota DPRD, Ampera AY Mebas, menyoroti penyusutan dana yang menurutnya terlalu besar.

“Awalnya Rp 37 miliar lebih, turun jadi Rp 19-20 miliar saat dilelang, lalu dipotong lagi lewat adendum hingga tinggal Rp 5,9 miliar,” kata Ampera.

Baca juga: PCO Bantah Kenaikan PBB di Pati Terkait Efisiensi Anggaran

Ia khawatir pemangkasan tersebut akan memengaruhi kualitas perbaikan jalan provinsi yang sudah lama dinantikan masyarakat.

“Makanya saya ngomong terus itu. Sudah sekian tahun, itu jalan provinsi bukan kabupaten,” tegasnya.

Ampera juga mengungkapkan bahwa seluruh dana pokok pikiran (pokir) miliknya, senilai lebih Rp 7 miliar, sudah dialokasikan khusus untuk proyek ini.

“Pokir saya saja Rp 7 miliar lebih kok jadi Rp 5,9 miliar, ini gimana,” ujarnya.