Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menerapkan flexible working arrangement (FWA) mulai 1 September hingga 4 September 2025.

Kebijakan ini mencakup kombinasi work from office (WFO), work from home (WFH), atau work from anywhere (WFA).

Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemprov Jatim ditandatangani Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Senin (1/9/2025).

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keamanan pasca-aksi massa yang berujung pada pembakaran dan penjarahan di Surabaya akhir pekan lalu.

Baca juga: Di Tengah Situasi Tidak Menentu, Masyarakat Tetap Percaya Transportasi Umum Surabaya

Khofifah menegaskan bahwa kebijakan FWA hanya berlaku untuk ASN di instansi yang tidak memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat.

Ini tak berlaku bagi instansi sektor pelayanan esensial seperti Dinas Kesehatan (termasuk rumah sakit), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Bakesbangpol.

"Instansi di sektor pelayanan esensial tetap WFO seperti biasa. Pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga stabilitas dan memastikan pelayanan publik berjalan baik. Karena itu, layanan esensial tidak boleh berhenti," ujar Khofifah.

Sementara itu, ASN di luar sektor esensial akan memiliki pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk menjaga keselamatan pegawai.

Baca juga: Polisi Buru Aktor Utama Pembakaran Gedung Grahadi Surabaya

Khofifah juga mengajak semua pihak menjaga suasana tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah.

“Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi harus disalurkan melalui jalur yang tepat, santun, dan bermartabat," tambahnya.

Aksi massa yang terjadi di Surabaya akhir pekan lalu menyebabkan pembakaran fasilitas umum, termasuk pos polisi lalu lintas, markas Polsek, dan sisi barat Gedung Negara Grahadi.

Akibatnya, ruang kerja wakil gubernur Jatim serta ruang staf Biro Umum Provinsi Jatim turut menjadi sasaran pembakaran massa aksi.