25 Tahun Jejak Berdarah Operasi Bumi Hangus Timor Leste...

KOMPAS.com - Penyerbuan Indonesia ke Timor Leste yang dimulai pada 1975 sampai 1999 meninggalkan jejak berdarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius di wilayah tersebut.

Konflik terjadi terutama antara kelompok pro kemerdekaan Timor Leste dan kelompok pro integrasi yang dikenal dengan milisi Mahidi (Mati Hidup dengan Indonesia), yang memiliki hubungan dekat dengan TNI.

Periode pasca-referendum dimulai setelah pengumuman jajak pendapat pada 4 September 1999.

Periode ini dikenal dengan "Operasi Bumi Hangus", karena TNI dan kemompok paramiliter pro integrasi menghancurkan infrastruktur di Timor Leste yang dibangun era Soeharto.

Sedikitnya 1.200 sampai 1.500 orang meninggal dunia. Sementara, sekitar 2.500 orang dipindahkan secara paksa ke Timor Barat.

Akar konflik

Timor Leste terletak di bagian timur Pulau Timor, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Kehadiran Portugal dan Belanda ke Pulau Timor pada abad ke-16 menyebabkan konflik dan perebutan wilayah.

Mereka membuat perjanjian Arbitrase Senteca di Den Haag pada 1913, yang membagi batas wilayah.

Perjanjian zaman kolonial ini diwariskan menjadi batas antara Indonesia (bekas jajahan Belanda) dan Timor Leste (bekas jajahan Portugal).

Pasca perang dunia, sebagai bentuk persiapan dekolonisasi oleh Portugal, pada 1974 Timor Portugis membentuk partai-partai politik.

Misalnya, Front Revolusioner Timor Timur Merdeka atau Fretilin, Uni Demokratik Timor (UDT), dan Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor (Apodeti).

Namun terjadi konflik horizontal, karena perbedaan pandangan mengenai masa depan Timor Leste.

Apodeti menginginkan integrasi wilayah dengan Indonesia. Fretilin menginginkan kemerdekaan.

Sementara UDT menginginkan Timor Leste menjadi wilayah otonomi progresif di bawah Portugal, meski pada akhirnya sepakat dengan kemerdekaan penuh.

Dimulai dari Operasi Seroja

Keinginan dari salah satu partai di Timor Leste untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendorong invasi.

Menanggapi konflik di Timor, Pemerintah Indonesia menyerang Ibu Kota Dili pada 7 Desember 1975. Indonesia memulai invasi ke Timor Leste bertajuk Operasi Seroja oleh TNI.

Pemerintah Indonesia berambisi untuk menganeksasi wilayah Timor Portugis, sehingga Pulau Timor menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Operasi militer Indonesia direspons dengan kontak senjata oleh Fretilin yang merupakan penguasa de facto dan semi de jure wilayah tersebut.

Mereka membentuk kelompok militer Pasukan Pembebasan Nasional Timor Leste (Falintil), yang memimpin serangan melawan TNI terutama melalui gerilya.

Berdasarkan catatan East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), periode 1977 sampai 1979 merupakan konflik puncak antara TNI dan Falintil. Periode ini dikenal dengan periode Pengepungan dan Pembasmian.