KOMPAS.com - Serangan disinformasi dan propaganda menyasar media independen dan organisasi masyarakat sipil selama gelombang demonstrasi di Indonesia sejak 25 Agustus hingga awal September 2025.
Direktur Kelompok Kerja Anti-Disinformasi Indonesia (Kondisi) Damar Juniarto menyebutkan, media independen dan organisasi masyarakat sipil dituduh menerima dana dari lembaga asing untuk menggerakkan demonstrasi.
"Sepekan terakhir ini, Kondisi mengamati serangan disinformasi di ruang digital. Salah satunya adalah serangan disinformasi terhadap media independen dan organisasi masyarakat sipil," kata Damar, dalam pernyataan tertulis, Minggu (7/9/2025).
"Mereka dituduh menerima pendanaan dari lembaga asing yang bertujuan menggerakkan demonstrasi tersebut. Serangan ini beredar masif di platform X," ujar dia.
Serangan disinformasi yang ditemukan Kondisi menyasar sejumlah media independen, termasuk Tempo, Project Multatuli, Konde, dan Remotivi.
Serangan juga menyasar organisasi sipil seperti LBH Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Media dan organisasi tersebut dituduh menggerakkan aksi demonstrasi karena menerima pendanaan dari Eropa dan Amerika Serikat.
Selain itu, ditemukan pula unggahan yang menuding adanya bias pada media BBC Internasional dalam menutupi keterlibatan pemerintah AS dan Eropa pada gerakan yang dimotori Aliansi Perempuan Indonesia (API) dan Amnesty International Indonesia.
"Postingan ini kemudian di-repost oleh sejumlah pemengaruh (influencer) dan buzzer-buzzer politik di Indonesia," kata Damar.
Kondisi juga menemukan propaganda dari media Rusia, Sputnik, yang mengeklaim bahwa aksi unjuk rasa di Indonesia digerakkan oleh aktor asing.
Dalam laporannya, Sputnik memuat wawancara dengan Angelo Giuliano, seseorang
yang disebut sebagai analis geopolitik.
Giuliano menyebutkan keterlibatan The National Endowment for Democracy (NED) dan Open Society Foundation yang didirikan George Soros di balik demonstrasi di Indonesia.
Berdasarkan catatan Kondisi, tudingan bahwa media dan organisasi sipil didanai oleh antek asing telah beberapa kali muncul saat terjadi aksi protes masyarakat.
Pada Maret 2025, beredar narasi yang menuding Tempo dan aktivis KontraS sebagai
antek asing. Narasi itu beredar saat publik memprotes revisi UU TNI.
Tuduhan adanya antek asing dalam aksi protes di Indonesia juga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, saat warga menggelar protes daring #IndonesiaGelap.