Politisi dan Influencer Sumber Utama Penyebar Hoaks

KOMPAS.com - Politisi dan pemengaruh atau influencer merupakan sumber utama penyebar hoaks, menurut survei Reuters Institute.

Melalui Digital News Report 2025, Reuters Institute melaporkan hasil riset mengenai bagaimana konsumsi berita di seluruh dunia.

Media sosial membawa pengaruh besar pada jurnalisme. Salah satunya perang melawan disinformasi dan misinformasi.

Hasil riset menunjukkan, sebaran informasi keliru di media sosial sebagian besar bersumber atau bermula dari politisi dan pemengaruh.

Sebanyak 47 persen responden global yang menyebut politisi atau partai politik di negaranya sebagai sumber utama penyebar hoaks.

Influencer atau pemengaruh juga dinilai sebagai sumber utama informasi keliru, dengan persentase yang sama.

Berikutnya pemerintah, politisi, atau partai politik dari negara lain ada di urutan ketiga dengan 39 persen.

Pihak lain yang dianggap rawan menjadi sumber misinformasi dan disinformasi, yakni aktivis atau kelompok aktivis dengan 37 persen, media massa atau jurnalis dengan 32 persen, selebritas sebanyak 29 persen, dan masyarakat umum dengan 23 persen.

Data di atas diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan selama Januari sampai Februari 2025.

Sekitar 97 ribu orang responden dari 48 negara, dengan latar belakang usia, jenis kelamin, dan pendidikan yang beragam dimintai pendapatnya.

Reuters mencatat, di negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap jurnalisme yang rendah, membuat media dinilai sebagai sumber sebaran hoaks.

Sebagai gambaran, masyarakat yang terpolarisasi di Amerika Serikat (AS) cenderung mengidentifikasi berita sebagai agenda liberal atau kiri.

Mereka percaya informasi yang dikabarkan media sengaja dipelintir. Bahkan, mereka melihat berita di media sebagai ancaman besar.

Sementara, di banyak negara Afrika, Amerika Latin, serta beberapa negara Asia memiliki kekhawatiran yang sama mengenai peran influencer.

Misalnya, di Nigeria dan Kenya, influencer terkemuka dipekerjakan oleh partai politik atau kandidat di kedua negara untuk mempromosikan narasi palsu di media sosial.