Begini Cara Singapura dan Jepang Atasi Kasus "Bullying" di Sekolah

KOMPAS.com – Kasus perundungan (bullying) di sekolah menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk di Asia.

Fenomena ini tak hanya berdampak pada kesehatan mental siswa, tetapi juga memengaruhi prestasi belajar serta iklim pendidikan secara keseluruhan.

Untuk itu, sejumlah negara seperti Singapura dan Jepang telah mengembangkan pendekatan komprehensif untuk mencegah serta menangani kasus bullying di lingkungan pendidikan.

Langkah yang dilakukan kedua negara ini tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga pada pendidikan karakter, pendampingan psikologis, dan kerja sama antara sekolah, keluarga, serta masyarakat.

Singapura: sekolah dan keluarga jadi garda terdepan

Pemerintah Singapura melalui Ministry of Education (MOE) menegaskan bahwa semua bentuk perilaku menyakiti teman sebaya, baik verbal, psikologis, maupun fisik, akan ditangani secara serius.

Dilansir dari laman moe.gov.sg, Rabu (22/10/2025), sekolah dan institusi pendidikan tinggi memiliki aturan yang melarang segala bentuk bullying.

Dilansir dari The Straits Times, pemerintah Singapura telah meluncurkan National Anti-Bullying Framework yang berfokus pada pencegahan melalui edukasi dan intervensi psikologis.

Pemerintah Singapura juga bekerja sama dengan keluarga, komunitas, dan mitra eksternal untuk menangani kasus bully secara cepat.

Langkah yang dilakukan Singapura antara lain:

• Pelatihan guru dan staf sekolah untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan sejak dini.
• Membangun budaya positif di sekolah, dengan menekankan empati dan saling menghormati.
• Kolaborasi lintas pihak, melibatkan orang tua dan komunitas agar siswa merasa aman untuk melapor.

Selain itu, Singapura juga memiliki instrumen hukum Protection from Harassment Act (POHA) yang dapat digunakan oleh korban untuk meminta perlindungan hukum.

Dilansir dari Channel News Asia, MOE kini sedang meninjau kebijakan melalui Comprehensive Action Review against Bullying untuk memperkuat pendekatan disiplin, rehabilitasi, serta praktik restoratif di sekolah.

Jepang terapkan sistem ‘zero tolerance’

Sementara itu, Jepang memiliki pendekatan berbeda. Negara ini mengadopsi sistem “Zero Tolerance Policy” terhadap segala bentuk kekerasan di sekolah, baik fisik maupun verbal.

Dilansir dari The Japan Times, pemerintah Jepang memperkuat penerapan Act for the Promotion of Measures to Prevent Bullying yang pertama kali diberlakukan pada 2013 dan terus diperbarui.

Sekolah diwajibkan membentuk komite khusus anti-bullying yang terdiri atas guru, orangtua, psikolog, dan perwakilan siswa.

Komite ini bertugas melakukan investigasi independen terhadap laporan perundungan, sekaligus memberikan dukungan konseling kepada korban.

Selain itu, Jepang juga menanamkan nilai empati melalui kegiatan budaya seperti hansei (refleksi diri) dan kyōiku no kokoro (pendidikan hati).

Setiap akhir semester, siswa diajak merefleksikan perilaku mereka terhadap teman-teman sekelas, sebagai bagian dari pendidikan moral dan sosial.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT) Jepang melaporkan pada 2024 bahwa lebih dari 80 persen sekolah dasar dan menengah kini memiliki sistem pelaporan digital untuk memudahkan siswa melaporkan kasus bullying secara anonim.

“Anak-anak harus tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan sekolah adalah tempat yang aman untuk tumbuh,” ujar perwakilan MEXT, dikutip dari The Japan Times.

Baik Singapura maupun Jepang sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan mencegah perundungan bukan hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada budaya empati dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

Pendekatan yang memadukan kebijakan, edukasi, dan dukungan psikologis ini dinilai dapat menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan sehat bagi seluruh siswa.