PORT MORESBY, KOMPAS.com - Australia dan Papua Nugini dijadwalkan menandatangani perjanjian pertahanan baru pada Rabu (17/9/2025), bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini dari Australia.
Pakta, yang dipandang sebagai upaya menandingi meningkatnya pengaruh Beijing di Pasifik, akan ditandatangani oleh para pemimpin Anthony Albanese dan James Marape.
Salinan perjanjian yang dilihat AFP pada Selasa (16/9/2025) menyebut kedua negara berkomitmen untuk saling membela, jika salah satu diserang.
Baca juga: Papua Nugini Izinkan Australia Rekrut Warganya Jadi Tentara
Hal itu sebagai respons atas “ancaman yang muncul” terhadap keamanan regional mereka, sebagaimana yang dilansir dari AFP pada Selasa (16/9/2025).
“Setiap pihak mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di kawasan Pasifik akan berbahaya bagi perdamaian dan keamanan masing-masing serta keamanan Pasifik,” demikian tertulis dalam perjanjian pertahanan kedua negara tersebut.
Australia dan Papua Nugini menyatakan akan “bertindak untuk menghadapi bahaya bersama, sesuai dengan proses konstitusionalnya”.
Disebutkan juga, mereka menghadapi “ancaman yang muncul terhadap kepentingan nasional dan keamanan regional mereka”.
Mereka “bertekad untuk bekerja sama mendukung kawasan yang damai, stabil, sejahtera, dan menghormati kedaulatan,” tambahnya.
Baca juga: 2 Pria Australia Dituduh Pasok Senjata ke OPM, Terancam Penjara 10 Tahun
Perjanjian ini juga memungkinkan warga dari kedua negara untuk bertugas di militer masing-masing.
Kesepakatan tersebut mengikuti perjanjian keamanan menyeluruh yang ditandatangani kedua negara pada 2023.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut kesepakatan ini mulanya akan disetujui kabinet Papua Nugini pada Senin (15/9/2025), tetapi sempat tertunda karena perayaan kemerdekaan Papua Nugini.
“Mereka tidak memiliki kuorum, karena semua orang pulang ke daerah asal masing-masing untuk merayakan ini sebagai perayaan di seluruh negeri,” kata Albanese di Port Moresby.
“Kami akan dapat melanjutkan perjanjian ini besok,” tambahnya.
Baca juga: Warga Australia Demo Besar-besaran, Tuntut Lawan Korupsi
Di utara Australia, Papua Nugini adalah negara terbesar dan terpadat di Melanesia.
China telah mengucurkan miliaran dolar ke negara-negara Pasifik selama satu dekade terakhir, membiayai rumah sakit, stadion olahraga, jalan, dan proyek infrastruktur publik lainnya.
Pendekatan itu tampaknya membuahkan hasil. Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru dalam beberapa tahun terakhir telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi China.
Canberra tampaknya ingin melakukan pendekatan yang sama dengan meningkatkan keterlibatannya di kawasan Pasifik dalam upaya menandingi pengaruh Beijing.
Albanese berada di Vanuatu pekan lalu untuk membicarakan kesepakatan yang bertujuan mempererat hubungan Australia dengan negara Pasifik itu.
Namun, kesepakatan tersebut tidak ditandatangani. Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat memiliki kekhawatiran bahwa perjanjian itu akan membatasi kemampuan negaranya untuk mengakses dana “infrastruktur kritis” dari negara lain.
Baca juga: Australia Siap Luncurkan Drone Serang Bawah Laut “Ghost Shark”
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang