4 Isu Penting di Sidang Umum PBB, dari Pertemuan Trump–Albanese hingga Pengakuan Palestina

Otoritas Palestina menawarkan komitmen reformasi tata kelola pemerintahan, demiliterisasi, dan penyelenggaraan pemilu.

Namun, AS menolak pengakuan tersebut dengan alasan Hamas “diberi imbalan”.

Sebaliknya, Presiden Perancis Emmanuel Macron menilai pengakuan justru merupakan cara terbaik untuk mengisolasi Hamas.

Dalam voting terbaru di PBB, 145 negara mendukung keikutsertaan virtual Palestina setelah AS menolak memberikan visa bagi pejabat Palestina.

Komisi penyelidikan PBB juga menilai pemboman Israel di Gaza memenuhi unsur genosida dan menyerukan penerapan sanksi, penghentian pasokan senjata, serta kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional.

Isu ini akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin bersama Perancis dan Arab Saudi di markas besar PBB.

Baca juga: Apa Arti Pengakuan Negara Palestina, Simbolis atau Nyata di Lapangan?

3. Tekanan terhadap Rusia

Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi yang keempat sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan meminta dukungan lebih luas dan sanksi yang lebih keras terhadap Moskwa.

Di sisi lain, media pemerintah Rusia menyebut Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio.

Trump beberapa kali mendorong pertemuan langsung antara Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, bahkan mengklaim sudah ada sinyal persetujuan dari Moskwa.

Namun, baru-baru ini ia menyebut Putin mengecewakan dan mendesak negara-negara untuk menolak membeli minyak Rusia.

4. Pidato perdana Albanese

Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Australia akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB.

Ia diperkirakan menegaskan komitmen Australia pada perdamaian dunia, kerja sama internasional, serta tatanan global berbasis aturan.

Selain isu geopolitik, Albanese juga akan menyinggung target iklim baru Australia, yaitu pengurangan emisi 62–70 persen pada 2035 dibanding tingkat emisi 2005.

Australia juga mendorong forum internasional yang membahas larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Berdasarkan rancangan kebijakan, platform media sosial wajib mengambil langkah untuk mencegah pendaftaran pengguna yang masih di bawah umur.

Baca juga: Israel Gempur Gaza, 34 Warga Tewas Jelang Pengakuan Negara Palestina

“Australia memimpin dunia, tetapi dunia mengikuti jejak Australia,” kata Albanese terkait kebijakan tersebut.

Forum tersebut akan dihadiri perwakilan dari Uni Eropa, Yunani, dan Fiji, serta didukung penuh jajaran menteri Australia.