Tanggapan Once Mekel Usai Peraturan Menteri Hukum Terbit Terkait Pembayaran Royalti

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Melalui Permenkum ini, landasan hukum pembayaran royalti penggunaan lagu dan musik dalam layanan publik yang bersifat komersial dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pada Pasal 20 ayat (4) dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha.

Baca juga: Kisruh Royalti Musik, Ari Lasso Tegaskan Telah Jalankan Kewajiban Sebelum Tuntut Hak

Pembayaran tersebut wajib disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Once Mekel, yang juga menjadi anggota DPR RI Komisi X, mengapresiasi terbitnya Permenkum tersebut.

Once menilai, Peraturan Menteri ini memperkuat ekosistem musik, terutama terkait carut marut soal royalti.

“Musik sebagai hasil kebudayaan masyarakat harus tetap bisa diakses publik, sekaligus menjamin hak-hak ekonomi pencipta dan pelaku terkait. Peraturan Menteri Hukum ini menjadi fondasi hukum yang memperkuat ekosistem pertunjukan dan musisi nasional,” kata Once dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: PHRI Ungkap Dampak Royalti Musik pada Restoran dan Hotel

Dalam kesempatan itu, Once memberikan beberapa usulan untuk penguatan ekosistem musik Tanah Air agar lebih baik ke depannya.

1. Optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pendistribusi royalti agar berjalan efektif dan transparan.

2. Penataan hubungan fungsional LMK dan LMKN sebagai pengelola royalti musik secara kolektif.

3. Pembangunan dan pengembangan sistem digital untuk memonitor penggunaan hak cipta lagu secara akurat, real-time, dan tepercaya, serta penunjukan pihak penyedia sistem secara objektif dan transparan.

Baca juga: Profil WAMI: Lembaga Manajemen Kolektif yang Mengurus Lisensi dan Royalti Musik di Indonesia

4. Melengkapi dan memperbarui data di Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) yang menjadi basis informasi lengkap terkait pencipta, pelaku pertunjukan, dan pemegang hak atas rekaman.

5. Revisi tarif pungutan royalti jika diperlukan berdasarkan kesepakatan.

Menurut Once, langkah-langkah di atas penting demi keadilan bagi pencipta lagu, pelaku industri, hingga masyarakat. “Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang adil dan proporsional bagi seluruh pemangku kepentingan — pencipta, penyanyi, pemilik master rekaman sebagai hak terkait, penyelenggara, dan publik pengguna musik,” tutur Once.