Desta Kritik Presiden Prabowo, Minta Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com – Presenter Desta Mahendra menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosialnya.

Dalam unggahannya, Desta menegaskan bahwa dirinya memilih Prabowo pada Pilpres lalu karena adanya harapan perubahan.

Oleh karena itu, ia merasa berhak untuk mengkritisi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca juga: Desta Menangis Reuni dengan Band Chapter 69, Kenang Mendiang Ricky Siahaan

"Yth Pak Presiden @Prabowo, ayo Pak.. Dulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan. Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan. Ayo Pak Presiden, jangan buat kami sedih dan kecewa dengan pilihan yang sudah menjadikan Bapak pemimpin negeri ini,” tulis Desta dalam keterangan unggahannya di Instagram-nya, dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025).

Desta juga menekankan pentingnya ketegasan Presiden dalam menjaga kepercayaan rakyat, serta mengingatkan agar keresahan publik benar-benar didengarkan.

Ia turut mendorong agar 17+8 tuntutan rakyat yang kini digaungkan berbagai kelompok sipil bisa segera direalisasikan.

"Ketegasan dan kebijakan Bapak sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa ini, termasuk harus mendengarkan keresahan kita sebagai rakyat," lanjut Desta.

Baca juga: Ariel NOAH Ungkap Anggota The Dudas Minus One Segera Menikah, Gading atau Desta?

Desta menutup pesannya dengan ajakan agar Presiden Prabowo tetap memelihara harapan rakyat. “Yuk Pak.. kita pasti sama kok, ingin Indonesia lebih baik. Dan harapan itu masih ada. Terima kasih Pak Presiden," tutur Desta.

Berikut daftar tuntutannya.

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.