500 Warga Bengkulu Mundur sebagai Penerima Bansos PKH, Ini Alasannya…

KOMPAS.com - Lebih dari 500 warga Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, memilih mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Aksi ramai-ramai mundur sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) warga tersebut terjadi menyusul rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin”.

Program pemasangan stiker itu dilakukan sejak Senin (20/10/2025), yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, seperti yang dikutip Kompas.com, Kamis (30/10/2025).

Dinas Sosial setempat melakukannya sebagai upaya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang benar-benar membutuhkan.

"Kami bersama tim terus melakukan edukasi, sosialisasi, sekaligus evaluasi dan cek KPM,” ujar Helmi Johan, Rabu (29/10/2025).

“Bagi warga penerima bansos yang rumahnya kami nilai layak, memiliki kendaraan mobil, atau motor yang mahal, kami pasangi stiker," terangnya.

Helmi menjelaskan, KPM yang bersedia ditempeli stiker tetap menerima bantuan. Namun jika menolak stiker, maka dianggap mengundurkan diri secara otomatis.

"Selama 10 hari program pemasangan stiker, tercatat lebih dari 500 KPM mengundurkan diri, jumlahnya terus naik," ujarnya.

Dia bahkan memperkirakan jumlah KPM yang mundur bisa mencapai 1.000 penerima bansos.

Warga malu dengan striker “Keluarga Miskin”

Banyak KPM memilih mundur karena merasa malu setelah rumahnya diberi stiker "Keluarga Miskin".

Sebagian lain mundur karena merasa sudah mampu secara ekonomi atau tersinggung dengan label yang dianggap mempermalukan.

"Ada yang mengundurkan diri spontan saat akan dipasang stiker. Ada juga yang datang ke kantor secara inisiatif minta mundur karena perekonomiannya dirasa membaik," ujar Helmi.

Ia menambahkan, KPM yang mundur akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan, seperti yatim piatu, difabel, atau keluarga miskin lain.

"Maka, KPM yang merasa ekonominya membaik lalu mundur, tentu memberi kesempatan pada yang lain," ucap Helmi.

Sri Mulyati, seorang ibu rumah tangga janda di Kelurahan Pensiunan, mengatakan ia tidak keberatan rumahnya ditempeli stiker karena kondisi hidupnya masih membutuhkan bantuan.

"Jadi, ibu tidak masalah. Memang keadaan kita seperti ini. Tidak keberatan," kata Sri.

Namun, beberapa warga lain mengaku tersinggung.

Nur Asmara, warga penerima manfaat, mengaku merasa malu, meski tetap menerima bantuan karena kebutuhan hidup anaknya yang masih sekolah.

"Banyak kawan-kawan yang mengejek, biarlah. Karena kita memang butuh, memang menerima," ujarnya.

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya menilai stiker besar yang ditempel di depan rumah terlalu mempermalukan.

"Kenapa tidak sekalian spanduk besar saja pasang depan rumah, agar semua orang tahu kami orang miskin. Misalnya tulisannya diperhalus, dan stikernya tidak perlu sebesar itu," ungkapnya.

Bansos tepat sasaran

Pengamat sosial dari Universitas Hazairin (UNIHAZ), Syaiful Anwar, menekankan bahwa pemasangan stiker memiliki tujuan baik, yakni memastikan bansos benar-benar diberikan kepada keluarga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 600 ribu per bulan.

Dengan penempelan stiker ini, masyarakat yang sudah mampu akan merasa tertekan, jika masih mendapatkan bansos, dan akan mengundurkan diri.

“Jadi, yang dapat bansos ini benar-benar hanya keluarga yang benar-benar miskin, bukan untuk keluarga yang sudah mampu," kata Syaiful, seperti yang dikutip Tribun Bengkulu, Selasa (28/10/2025).

Ia juga menegaskan penerima manfaat tidak perlu merasa malu.

"Jadi, tidak perlu malu dan rendah diri. Jika memang kita layak mendapatkan bantuan, tidak apa-apa jika ditempelkan stiker ini,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah bertujuan baik dalam penempelan stiker ini, untuk memastikan bansos yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, dan bisa diawasi semua pihak.

Helmi Johan menyebut data penerima manfaat bansos akan diperbarui setiap tiga bulan untuk mencegah salah sasaran.

Mundurnya KPM yang tidak lagi membutuhkan bantuan memberi kesempatan bagi keluarga lain yang lebih membutuhkan.

Secara keseluruhan, jumlah penerima PKH di Kabupaten Kepahiang 2025 mencapai 8.782 KPM, sementara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 12.896 KPM.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “10 Hari Pemasangan Stiker "Keluarga Miskin" di Rumah Warga Kepahiang, 500 Penerima Bansos Mundur” dan di Tribunnews.com dengan judul “Rumahnya Ditempel Stiker Keluarga Miskin, Ratusan Warga Malu Lalu Mundur dari Penerima Bansos PKH”.