Jasa Marga Sanggup Perbaiki Gerbang Tol Rusak Tanpa Bantuan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono mengatakan siap melakukan perbaikan tujuh gerbang tol (GT) yang rusak imbas aksi unjuk rasa yang ricuh pada beberapa waktu lalu, tanpa bantuan pemerintah.

Rivan menegaskan bahwa kondisi darurat seperti yang mereka alami saat ini sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Baca juga: 7 Gerbang Tol Rusak Imbas Demo, Berfungsi Kembali 7 September 2025

"Secara korporasi sebenarnya setiap korporasi pasti ada planning. Saya kira semua korporasi punya tinjauan untuk di-handle dan dilaksanakan oleh perusahaan sendiri. Dan kami meyakini ini bisa dilakukan," kata Rivan di GT Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (02/09/2025).

Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan pelayanan pengguna jalan tol bisa kembali berjalan normal.

"Kami meyakini ini bisa dilakukan. Kalau enggak cepat dilakukan recovery pasti justru berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan," ungkapnya.

GT Jasa Marga yang rusak tersebar di tujuh lokasi. Ketujuh GT tersebut, antara lain GT Senayan, GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1.

Baca juga: Mengapa Halte, JPO, dan Gerbang Tol Kerap Jadi Sasaran Pembakaran?

Adapun perbaikan tujuh GT tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar.

"Dalam proses beberapa hari ini, semoga tanggal 7 (September 2025), seluruh GT dengan GTO (Gerbang Tol Otomatis)-nya sudah berfungi," jelas Rivan.

Rivan menjelaskan bahwa dari tujuh GT tersebut, terdapat 22 GTO yang rusak. 17 di antaranya ditargetkan bisa kembali berfungsi pada tanggal 7 September 2025, sementara 5 sisanya pada 10 September 2025.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dody mengatakan, sudah menawarkan bantuan kepada raja jalan tol Indonesia itu untuk perbaikan GT.

"Saya sudah tawarkan bantuan saya sampai tiga kali tadi, beliau mengatakan, enggak kami sanggup, sehingga nanti mungkin ngobrol masalah teknisnya," kata Dody.

Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp 900 Miliar

Dody menegaskan bahwa Kementerian PU menyiapkan anggaran untuk kondisi tanggap darurat ini sebesar Rp 900 miliar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut akan digunakan untuk memperbaiki gedung DPRD di 19 provinsi yang rusak ringan hingga berat, halte Transjakarta, dan fasilitas umum lainnya.

Ia memberikan contoh gedung DPRD yang mengalami kerusakan berat, yaitu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga membutuhkan waktu perbaikan hingga 6 bulan.

"Kalau sedang mungkin 3-4 bulan, kalau ringan cepat, kita targetkan kurang dari seminggu harus sudah selesai, kayak cuma kaca rusak atau dicat, maksimum 7 hari," ungkapnya.