Digadang-gadang Jadi Solusi, Realisasi KPR FLPP Masih Jauh dari Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah backlog perumahan nasional yang masih membengkak mencapai 9,9 juta unit, setara dengan kebutuhan hunian bagi sekitar 31,7 juta jiwa berdasarkan rata-rata 3,2 orang per keluarga, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diklaim sebagai oase bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hingga akhir September 2025, realisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema ini tembus 183.058 unit senilai Rp 22,72 triliun, atau baru mencapai 52,3 persen dari target tahunan 350.000 unit.

Kendati masih jauh di bawah target, capaian ini dinilai sebagai kolaborasi ekosistem perumahan yang dinamis, sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran UMKM.

Baca juga: Dapatkan Rumah di Murung Raya Sekarang Juga, Mulai Rp 165 Juta

FLPP bukan hanya instrumen sosial untuk atasi krisis hunian, tapi juga katalisator ekonomi mikro yang bisa jadi fondasi pertumbuhan inklusif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang sering disapa Ara, menegaskan rumah subsidi adalah karpet merah untuk rakyat.

"Program ini bukan hanya memberi rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah," ujarnya, Senin (29/9/2025).

Pernyataan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang yakin sektor perumahan mampu dongkrak perekonomian nasional melalui efek berganda dari konstruksi hingga logistik.

Tapi, untuk memahami kedalaman dampaknya, mari kita bedah capaian, mekanisme, dan implikasi secara runut.

Baca juga: Bagaimana Nasib Tapera Usai Dibatalkan MK?

Secara nasional, penyaluran FLPP hingga 26 September 2025 menunjukkan pergerakan dengan distribusi merata ke berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

Jawa Barat memimpin dengan realisasi 41.978 unit, jauh melampaui Jawa Tengah (15.838 unit) dan Sulawesi Tengah (14.811 unit).

Daerah lain seperti Banten (12.344 unit), Jawa Timur (12.083 unit), dan Sumatera Selatan (11.125 unit) juga berkontribusi signifikan, sementara Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing mencatat 7.607 dan 7.565 unit.

Distribusi ini mencerminkan strategi pemerintah untuk dekonsetrasi pembangunan, menghindari konsentrasi di Jawa yang sering jadi jebakan urbanisasi.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi unggul dengan 9.537 unit, diikuti Kabupaten Bogor (7.028 unit), Kabupaten Tangerang (5.594 unit), dan Kabupaten Karawang (4.765 unit), semua di Jawa Barat, yang menjadikan provinsi ini sebagai "laboratorium" sukses FLPP.

Baca juga: Pilihan Rumah di Bumi Ekuator Palangkaraya, Tipe 36 Mulai Rp 95 Juta

Di luar Jawa, capaian seperti Kota Kendari (4.251 unit), Kota Palembang (4.175 unit), Kabupaten Deli Serdang (4.047 unit), dan Kabupaten Maros (3.833 unit) menunjukkan penetrasi ke wilayah timur dan selatan, di mana backlog sering kali lebih akut karena keterbatasan infrastruktur.

Selain penyaluran, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga positif: Kalimantan Barat tertinggi dengan 6.494 unit, diikuti Sulawesi Selatan (5.728 unit) dan Kalimantan Selatan (4.847 unit).