AHY Libatkan Telkom, Kembangkan e-Manifest Indonesia Bebas ODOL

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom akan dilibatkan dalam pengembangan e-manifest untuk mengintegrasikan Kementerian/Lembaga (K/L) pada kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) atau bebas truk kelebihan muatan dan dimensi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan hal ini usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (6/10/2025).

"Jadi nanti ada sebuah platform baru yang mengintegrasikan berbagai kerja K/L yang dinamakan sebagai e-Manifest, yang mana masih dalam pengembangan dan akan disempurnakan," jelas AHY.

Baca juga: Belasan Tahun Tidak Tuntas, Akhirnya Zero ODOL Berlaku Januari 2027

Hal ini tentunya membutuhkan dukungan secara jaringan digital. Syaratnya harus seamless (lancar) dan user-friendly (ramah pengguna).

"Semua itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk Telkom di antaranya," ungkapnya.

ODOL Efektif 1 Januari 2027

AHY memastikan, penerapan kebijakan bebas kendaraan ODOL akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

"Sehingga, kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif," tegasnya.

Untuk itu, rapat tersebut membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah pemerintah dalam kebijakan ini.

"Intinya adalah dalam rangka harmonisasi rencana perpres penguatan logistik nasional, apabila finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan ODOL, kita harus semakin ketat dalam berkoordinasi," tambah dia.

Baca juga: Indonesia Bebas ODOL Efektif 1 Januari 2027

Harmonisasi Aturan

AHY menuturkan, aturan mengenai ODOL ini sedang dalam tahap harmonisasi pada tingkat Kementerian Hukum (Kemenkum) yang diharapkan beres Oktober ini.

Sementara kajian Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan beres Desember 2025.

Menurutnya, masalah ODOL ini ternyata sudah belasan tahun yang tak kunjung tuntas. Sehingga, dirinya pun optimistis Indonesia bisa bebas kendaraan ODOL dua tahun mendatang.