Jalan di Menteng Tenggulun Ditata Tanpa APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan penataan jalan di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, melalui skema kolaborasi lintas sektor.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, penataan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kita ingin penataan kawasan Menteng Tenggulun ini bisa berjalan cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dan ini kita lakukan tanpa APBN, melalui kolaborasi dan gotong royong bersama berbagai pihak,” ujar Ara, Rabu (18/3/2026).

Baca juga: Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun Rampung 8 Juni 2026

Penataan meliputi pembangunan jalan sepanjang 300 meter yang dilengkapi fasilitas pendukung, antara lain lima titik parkir motor, tiga titik parkir mobil, empat taman, serta satu unit kamar mandi umum.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 784 juta yang berasal dari kontribusi pihak swasta, dengan rencana pelaksanaan dimulai pada 26 Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada 22 Juni 2026.

Renovasi Rumah Warga

Selain penataan jalan, pemerintah juga akan melakukan renovasi rumah warga melalui skema gotong royong dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Ada 81 rumah dari Astra, serta 50 rumah dari Pak Boy Thohir dan Pak Lenlen. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Menurut Ara, penataan jalan menjadi langkah awal untuk mengubah wajah kawasan agar lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Penataan ini juga merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan Menteng Tenggulun secara menyeluruh, termasuk menjadikannya sebagai pusat kuliner.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun ekosistem ekonomi masyarakat. Menteng Tenggulun kita dorong menjadi kawasan yang tertata dan memiliki nilai ekonomi,” tegasnya.

Kementerian PKP berharap model pembangunan berbasis kolaborasi tanpa APBN ini dapat menjadi contoh dalam penataan kawasan permukiman di berbagai daerah.