Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com – Kawasan kumuh di sepanjang bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat, akhirnya menemui titik terang.
Langkah konkret diambil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau lahan seluas 1,61 hektar di Jalan Kramat Raya, Minggu (29/3/2026).
Baca juga: 1.000 Huntara Modular Siap Berdiri di Pasar Senen-Tanah Abang
Lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut kini disiapkan menjadi lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) relokasi.
Proyek ini merupakan manifestasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan aset negara demi kepentingan rakyat kecil.
Selama ini, penyediaan hunian di Jakarta kerap terbentur masalah lahan dan birokrasi yang tumpang tindih. Namun, proyek di Senen ini mencoba mendobrak pola lama tersebut.
Maruarar menegaskan bahwa skema pembangunan kali ini melibatkan kolaborasi masif antara kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
"Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Danantara, BP BUMN, hingga pemerintah provinsi dan kota. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Kepastian mengenai skema pembiayaan dan teknis pembangunan akan difinalisasi dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.
Baca juga: Prabowo Mau Bikinkan Rumah-MCK buat Warga Pinggir Rel Senen
Saat ini, pemerintah tengah menimbang dua alternatif skema yang memiliki keunggulan masing-masing.
Opsi pertama, pembangunan oleh Perum Perumnas dengan kapasitas 1.000 unit dalam dua tower. Skema ini mengandalkan kucuran APBN dengan dukungan utilitas penuh dari Pemprov DKI Jakarta.
Opsi kedua, kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang menawarkan pembangunan sembilan tower setinggi empat lantai.
Dengan total 690 unit, opsi ini menonjolkan konsep hunian manusiawi yang dilengkapi ruang komunal dan gedung serbaguna.
Terlepas dari opsi mana yang dipilih, target groundbreaking dimulai pada Mei 2026.
Ambisi pemerintah tidak berhenti di Senen. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, membeberkan pola pemanfaatan aset BUMN untuk hunian rakyat akan direplikasi secara nasional.
Baca juga: Pemesanan Lift Bikin Renovasi JPO Polda Metro Jaya dan Senen Lama
"Kami sedang memetakan aset BUMN di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Ini adalah dukungan konkret terhadap program prioritas Presiden," tegas Dony.