Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.000 Huntara Modular Siap Berdiri di Pasar Senen-Tanah Abang

Kompas.com, 29 Maret 2026, 05:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah drastis diambil Pemerintah untuk mengurai benang kusut pemukiman kumuh di jantung ibu kota, Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah menggodok skema pembangunan 1.000 unit Hunian Sementara (Huntara) berbasis teknologi modular untuk merelokasi warga yang selama ini menetap di bantaran rel kereta api.

Baca juga: 103 KK Terdampak Tanah Bergerak di Tegal Mulai Tempati Huntara

Proyek ini merupakan upaya dalam realisasi janji Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan hunian layak berbasis Transit Oriented Development (TOD).

Titik krusial yang menjadi bidikan utama adalah kawasan padat di sekitar Stasiun Pasar Senen dan Tanah Abang.

Belajar dari Kecepatan IKN

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pemilihan teknologi modular menjadi pertimbangan utama untuk mengejar target kecepatan pengerjaan.

Mengadopsi kesuksesan hunian pekerja konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN), model modular memungkinkan bangunan berdiri dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas.

Dia mengatakan, Kementerian PU sedang godok bersama kementerian terkait. Rencananya akan membuat hunian sementara sebanyak 1.000 unit.

Baca juga: Menteri PU Pastikan Fasilitas Huntara di Tapanuli Selatan Siap Sebelum Lebaran

"Kita ingin mengadopsi apa yang sudah kita kerjakan di IKN, sehingga untuk 1.000 unit bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat," ujar Dody saat memberikan keterangan pers di Tol Batang-Semarang, Sabtu (28/3/2026).

Menariknya, Huntara ini tidak akan melebar secara horizontal karena keterbatasan lahan, melainkan tumbuh ke atas.

Dody memberikan sinyal bahwa hunian ini kemungkinan besar akan berbentuk low rise atau bangunan bertingkat sekitar 3 hingga 4 lantai.

Andalkan BUMN Karya sebagai Eksekutor Cepat

Mengingat urgensi perintah Presiden, Kementerian PU dipastikan akan menggandeng BUMN Karya sebagai ujung tombak pembangunan.

Nama-nama besar seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, atau PT PP Properti Tbk yang memiliki rekam jejak kuat dalam konstruksi modular masuk dalam radar utama.

Baca juga: Sistem Air Bersih Huntara di Tapsel Siap Mengalir Pekan Depan

"Kalau mau cepat, ya harus pakai BUMN Karya. Mereka sudah siap, seperti yang pernah kita lakukan di Aceh Utara, bisa langsung tercipta bangunan dalam waktu singkat," tambah Dody.

Menurutnya, BUMN Karya memiliki kapasitas teknis untuk mengolah lahan terbatas di kawasan milik PT KAI menjadi hunian fungsional.

TOD di Pasar Senen dan Tanah Abang

Relokasi ini dirancang agar warga tidak kehilangan akses ekonomi. Dengan konsep TOD, Huntara akan terintegrasi langsung dengan stasiun dan jalur transportasi publik.

Baca juga: Progres Tembus 70 Persen, 245 Huntara di Tapanuli Selatan Dipercepat

Namun, Dody menekankan bahwa desain final sangat bergantung pada "lampu hijau" dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait ketersediaan lahan.

"Kuncinya ada di pertemuan dengan pihak KAI. Saya harus tahu dulu luas tanahnya berapa, posisinya seperti apa, apakah satu hamparan atau terpecah-pecah. Setelah koordinasi dengan KAI clear, baru kita bisa bicara desain dan anggaran secara detail," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau