Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah drastis diambil Pemerintah untuk mengurai benang kusut pemukiman kumuh di jantung ibu kota, Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah menggodok skema pembangunan 1.000 unit Hunian Sementara (Huntara) berbasis teknologi modular untuk merelokasi warga yang selama ini menetap di bantaran rel kereta api.
Baca juga: 103 KK Terdampak Tanah Bergerak di Tegal Mulai Tempati Huntara
Proyek ini merupakan upaya dalam realisasi janji Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan hunian layak berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Titik krusial yang menjadi bidikan utama adalah kawasan padat di sekitar Stasiun Pasar Senen dan Tanah Abang.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pemilihan teknologi modular menjadi pertimbangan utama untuk mengejar target kecepatan pengerjaan.
Mengadopsi kesuksesan hunian pekerja konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN), model modular memungkinkan bangunan berdiri dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas.
Dia mengatakan, Kementerian PU sedang godok bersama kementerian terkait. Rencananya akan membuat hunian sementara sebanyak 1.000 unit.
Baca juga: Menteri PU Pastikan Fasilitas Huntara di Tapanuli Selatan Siap Sebelum Lebaran
"Kita ingin mengadopsi apa yang sudah kita kerjakan di IKN, sehingga untuk 1.000 unit bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat," ujar Dody saat memberikan keterangan pers di Tol Batang-Semarang, Sabtu (28/3/2026).
Menariknya, Huntara ini tidak akan melebar secara horizontal karena keterbatasan lahan, melainkan tumbuh ke atas.
Dody memberikan sinyal bahwa hunian ini kemungkinan besar akan berbentuk low rise atau bangunan bertingkat sekitar 3 hingga 4 lantai.
Mengingat urgensi perintah Presiden, Kementerian PU dipastikan akan menggandeng BUMN Karya sebagai ujung tombak pembangunan.
Nama-nama besar seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, atau PT PP Properti Tbk yang memiliki rekam jejak kuat dalam konstruksi modular masuk dalam radar utama.
Baca juga: Sistem Air Bersih Huntara di Tapsel Siap Mengalir Pekan Depan
"Kalau mau cepat, ya harus pakai BUMN Karya. Mereka sudah siap, seperti yang pernah kita lakukan di Aceh Utara, bisa langsung tercipta bangunan dalam waktu singkat," tambah Dody.
Menurutnya, BUMN Karya memiliki kapasitas teknis untuk mengolah lahan terbatas di kawasan milik PT KAI menjadi hunian fungsional.
Relokasi ini dirancang agar warga tidak kehilangan akses ekonomi. Dengan konsep TOD, Huntara akan terintegrasi langsung dengan stasiun dan jalur transportasi publik.
Baca juga: Progres Tembus 70 Persen, 245 Huntara di Tapanuli Selatan Dipercepat
Namun, Dody menekankan bahwa desain final sangat bergantung pada "lampu hijau" dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait ketersediaan lahan.
"Kuncinya ada di pertemuan dengan pihak KAI. Saya harus tahu dulu luas tanahnya berapa, posisinya seperti apa, apakah satu hamparan atau terpecah-pecah. Setelah koordinasi dengan KAI clear, baru kita bisa bicara desain dan anggaran secara detail," tegasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang