Menteri PU Bantah Isu TNI Bakal Kuasai Kursi Dirjen Cipta Karya dan SDA

BATANG, KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, membantah keras isu adanya infiltrasi dan desakan politis untuk menempatkan figur dari unsur TNI dalam posisi strategis di Kementerian PU.

Kabar yang beredar adalah figur dari unsur TNI ini akan menggantikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Dwi Purwantoro dan Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana.

Sebagaimana diketahui, dua pejabat eselon I ini mengundurkan diri diduga terkait kebocoran anggaran Rp 1 triliun.

Baca juga: Dirjen Cipta Karya dan Dirjen SDA Kementerian PU Mengundurkan Diri

Dody menegaskan hal itu kepada Kompas.com, di Rest Area Km 379A Tol Batang-Semarang, usai meninjau penanganan bencana banjir akibat luapan Sungai Babakan, Brebes, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, proses pengisian jabatan eselon I di Kementerian PU akan tetap berjalan sesuai dengan koridor manajemen talenta sipil dan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia membantah keras adanya intervensi pihak luar yang memaksanya mencalonkan perwira TNI untuk menduduki kursi Dirjen.

"Tidak ada desakan itu. Saya tegaskan, proses penentuan pengganti dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi. Kita butuh orang yang paham teknis lapangan dan manajemen infrastruktur secara mendalam," ujar Dody.

Baca juga: Menteri PU Bongkar Skandal Rp 1 Triliun di Balik Mundurnya Dua Dirjen

Pernyataan ini muncul untuk meredam spekulasi bahwa pengunduran diri dua dirjen sebelumnya berkaitan dengan "gesekan" internal atau tekanan politik terkait struktur birokrasi yang lebih militeristik.

Dody pun meminta publik tidak berspekulasi lebih jauh dan memberikan ruang bagi Kementerian PU untuk melakukan seleksi internal.

Kembali pada khittah

Namun satu hal yang pasti, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menjadi salah satu titik krusial yang tengah dibenahi Dody.

Temuan awal BPK pada periode anggaran 2005 hingga 2025 menunjukkan adanya beberapa anomali dalam manajemen proyek strategis nasional, termasuk persoalan administrasi kontrak dan efisiensi anggaran di beberapa balai besar.

Baca juga: Calon Pengganti Dua Dirjen Kementerian PU Bakal Jalani Fit & Proper Test

Dody ingin menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kementerian PU harus kembali pada khittah atau jati dirinya sebagai pasukan teknis negara.

"Urusan air, bendungan, dan infrastruktur ini masalah teknis yang butuh ketelitian tinggi. Siapa pun yang nanti mengisi jabatan tersebut, syarat utamanya adalah integritas dan penguasaan medan," tambahnya.

Lepas dari itu, kritik tajam sering kali dialamatkan pada kementerian ini terkait lambatnya eksekusi proyek jangka panjang.

Dengan kekosongan dua posisi kunci secara definitif tersebut, tantangan Dody bukan hanya soal menjawab isu militerisasi, tetapi juga membuktikan bahwa birokrasi sipil di Kementerian PU mampu melakukan pembersihan internal tanpa harus kehilangan taringnya di lapangan.