Alasan Donald Trump Ganti Nama Departemen Pertahanan Jadi Departemen Perang

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dikabarkan siap menandatangani perintah eksekutif kontroversial pada Jumat (5/9/2025).

Isinya adalah mengganti nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi “Departemen Perang” (Department of War).

Menurut laporan Reuters, Jumat (5/9/2025), informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat Gedung Putih pada Kamis (4/9/2025) malam waktu setempat.

Langkah itu disebut akan menandai salah satu upaya Trump untuk memberi jejak politiknya pada lembaga terbesar dalam struktur pemerintahan federal.

Tidak hanya itu, perubahan nama tersebut juga memberi legitimasi kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth beserta jajarannya untuk menggunakan gelar alternatif seperti “Menteri Perang”, “Departemen Perang”, hingga “Wakil Menteri Perang” dalam komunikasi resmi maupun publik.

Berdasarkan dokumen yang dirilis Gedung Putih, Hegseth nantinya diminta menyusun rekomendasi baik dalam bentuk kebijakan eksekutif maupun legislatif agar pergantian nama ini dapat berlaku permanen.

Artinya, Trump tidak hanya ingin perubahan simbolis semata, tetapi juga menginginkan legitimasi hukum agar nama “Departemen Perang” benar-benar menggantikan istilah lama.

Alasan Trump ubah Departemen Pertahanan jadi Departemen Perang

Perubahan juga mencakup pembaruan pada situs web publik, papan nama kantor, hingga penyematan istilah baru dalam berbagai unit kerja.

Bahkan, ruang pengarahan urusan publik di Pentagon direncanakan berganti nama menjadi “Pentagon War Annex”. Proyek jangka panjang lainnya, menurut pejabat tersebut, kini sedang dipersiapkan.

Dikutip dari Fox News, Jumat (5/9/2025), berikut ini sejumlah alasan mengapa Trump ingin mengubah Departemen Pertahanan jadi Departemen Perang, di antaranya:

1. Menghidupkan kembali semangat kemenangan

Presiden Donald Trump meyakini bahwa nama memiliki makna besar dalam membentuk budaya dan semangat sebuah institusi.

Menurutnya, kemenangan Amerika Serikat di masa lalu justru terjadi ketika badan militer negara ini masih bernama Departemen Perang (Department of War).

“Semua orang tahu kita memenangkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II bukan dengan Departemen Pertahanan, tapi dengan Departemen Perang,” ujar Trump kepada wartawan.

Bagi Trump, perubahan nama menjadi Departemen Pertahanan pada tahun 1949 dianggap mengikis semangat ofensif yang dulu membawa AS pada kejayaan.

2. Menegaskan sikap ofensif, bukan sekadar bertahan

Trump juga menilai bahwa istilah “pertahanan” terlalu pasif dan tidak merepresentasikan kekuatan militer Amerika yang dikenal agresif.

Ia ingin Pentagon kembali mencerminkan etos prajurit penyerang yang siap menghancurkan musuh, bukan hanya bertahan.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang disebut Trump sebagai “menteri perang,” menguatkan pandangan tersebut.

Menurut Hegseth, penggunaan istilah “Departemen Perang” akan menegaskan perubahan budaya di dalam Pentagon.

“Kami tidak ingin situasi darurat yang tak berkesudahan dan hanya bermain bertahan. Kami menginginkan prajurit yang mengerti cara mematikan musuh,” tegasnya.

3. Simbol politik dan identitas baru

Bagi Trump, langkah ini juga merupakan cap politik pribadi. Sejak awal masa jabatannya, ia berulang kali mengganti nama lembaga atau tempat untuk menegaskan arah kebijakannya.

Mengembalikan nama lama Pentagon dianggap bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga pesan bahwa Amerika di bawah kepemimpinannya akan tampil lebih berani, tegas, dan tidak ragu mengambil langkah ofensif.

Meski perubahan nama memerlukan persetujuan Kongres, Trump cukup percaya diri karena Partai Republik menguasai mayoritas tipis di Senat dan DPR.

Jika berhasil, ini akan menjadi salah satu langkah paling bersejarah dalam merombak wajah militer Amerika, sebuah transformasi identitas yang kembali menempatkan perang, bukan sekadar pertahanan, di jantung Pentagon.

Dilansir dari Reuters, sejak dilantik pada Januari, Trump memang kerap membuat gebrakan dalam soal penamaan.

Ia pernah berupaya mengganti nama Teluk Meksiko, hingga mengembalikan sejumlah nama pangkalan militer yang sempat diganti menyusul gelombang protes terkait keadilan rasial di Amerika.

Meski perubahan nama kementerian bukan hal lazim dan biasanya memerlukan persetujuan Kongres, Trump tampaknya memiliki peluang besar.

Hal ini karena Partai Republik, yang merupakan sekutunya, saat ini menguasai mayoritas tipis di Senat maupun DPR AS.

Para pemimpin partai juga memberi sinyal tidak akan menghalangi manuver tersebut.

Jika benar terealisasi, perubahan ini akan menjadi salah satu langkah paling berani Trump dalam meredefinisi identitas militer AS, sekaligus menghidupkan kembali istilah yang terakhir digunakan lebih dari setengah abad lalu.