Perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat, dari Diskusi Influencer sampai Respons DPR RI dan TNI

KOMPAS.com - Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat. 

Tuntutan tersebut diarahkan ke DPR RI, Presiden, TNI, Polri, partai politik, hingga kementerian sektor ekonomi. 

Aksi ini dipicu kekecewaan publik terhadap fasilitas DPR yang dinilai berlebihan dan tindakan represif aparat.

Gerakan ini kemudian berkembang menjadi konsolidasi masyarakat sipil. Influencer, musisi, dan aktivis lintas sektor berkolaborasi menyusun tuntutan dalam waktu singkat. 

Mereka menggarisbawahi bahwa DPR dan pemerintah tidak boleh mengabaikan suara publik di tengah krisis kepercayaan.

Akhirnya, DPR RI menanggapi dengan enam keputusan resmi. Selain itu, TNI juga merespons tuntutan yang diarahkan kepada institusinya.

Lantas, bagaimana perjalanan "17+8 Tuntutan Rakyat" dari awal disusun hingga mendapatkan respons?

Awal gerakan dipicu demo dan korban jiwa

Aksi demonstrasi pada 28–30 Agustus 2025 menuntut dihapusnya tunjangan DPR. Unjuk rasa itu berujung jatuhnya korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin. 

Nama keduanya kemudian masuk dalam daftar tuntutan sebagai alasan moral perjuangan.

Masyarakat sipil menilai tindakan represif aparat menjadi bukti lemahnya perlindungan hak asasi. 

Tuntutan publik meluas, tidak hanya menyasar DPR, tetapi juga pemerintah, partai politik, Polri, dan TNI. Isu utama adalah perlunya transparansi, akuntabilitas, dan penghentian kekerasan.

Kondisi tersebut melahirkan ide untuk menyusun tuntutan dalam bentuk daftar terukur. 

Daftar ini diberi nama 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan 17 poin jangka pendek dengan batas akhir pada (Jumat 5/9/2025). Sementara 8 poin jangka panjang ditetapkan hingga 31 Agustus 2026.

Influencer rumuskan dalam waktu cepat

Influencer Andovi Da Lopez menceritakan bagaimana daftar tuntutan ini dirumuskan hanya dalam tiga jam melalui diskusi telepon. 

"Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Pernyataan itu memunculkan perbandingan publik terhadap DPR RI yang dinilai lamban dalam merespons aspirasi.

"Ya gini, buktinya kita saja bisa, kok DPR enggak bisa, walaupun ini tuntutan ya," ujarnya. 

Selain Andovi, sejumlah influencer lain ikut terlibat, seperti Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, hingga Jerome Polin. 

Kolektif 17+8 Indonesia berbenah

Pada Kamis (4/9/2025), kolektif yang menamakan diri 17+8 Indonesia Berbenah mendatangi Kompleks DPR di Senayan. 

Mereka menyerahkan surat resmi berisi 25 tuntutan kepada anggota dewan. Gerakan ini memperlihatkan konsolidasi antara influencer, musisi, dan aktivis sipil.

Andhyta F. Utami (Afu) menekankan alasan moral di balik penyusunan daftar. 

"Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal ada partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini tidak seharusnya terjadi," terangnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis. 

Mereka disambut anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade. 

DPR menyatakan tuntutan itu akan diteruskan ke pihak terkait. Namun publik tetap menagih tindak lanjut nyata, bukan sekadar janji politik.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Tuntutan jangka pendek (deadline 5 September 2025):

1. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat.
2. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran dan hentikan kriminalisasi.
4. Adili anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara berkala.
8. Selidiki harta anggota DPR bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Pecat atau beri sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis.
11. Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Libatkan anggota DPR dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojol.
16. Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026):

Jawaban DPR RI

DPR akhirnya merespons pada Jumat (5/9/2025) melalui enam keputusan resmi hasil rapat konsultasi pimpinan dengan fraksi. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakannya di Gedung DPR. 

"Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin," ujar Dasco, dilansir dari Kompas.com, Jumat.

Adapun isi keputusan DPR sebagai berikut:

1. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025.
2. Melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.
3. Memangkas tunjangan dan fasilitas DPR setelah evaluasi, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
4. Tidak membayarkan hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan partainya.
5. Menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR dan mahkamah partai.
6. Memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Keenam poin ini ditandatangani oleh Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Publik menilai langkah ini sebagai awal, meski belum sepenuhnya menjawab seluruh daftar tuntutan.

Respons TNI terkait tuntutan

Tiga dari 25 tuntutan rakyat ditujukan langsung pada TNI. Kapuspen TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menyampaikan respons resmi. 

"TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI," katanya, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," sambungnya. 

Butir yang ditujukan kepada TNI mencakup perintah kembali ke barak, menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri, dan menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Sementara itu, perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat dari aksi mahasiswa hingga jawaban DPR RI menunjukkan konsolidasi masyarakat sipil mampu mendorong perubahan. DPR mengeluarkan enam keputusan, sementara TNI menegaskan komitmen pada supremasi sipil.

Namun, publik tetap menunggu pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek pada September 2025 dan delapan agenda reformasi jangka panjang hingga Agustus 2026. 

Realisasi tuntutan itu akan menjadi ukuran apakah demokrasi Indonesia berjalan akuntabel dan responsif.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Hanifah Salsabila, Firda Janati, Singgih Wiryono | Editor: Ardito Ramadhan, Faieq Hidayat, Robertus Belarminus, Danu Damarjati)