Dedi Mulyadi Permudah Akses Bantuan Rumah Tak Layak Huni, Warga Jabar Bisa Daftar Lewat Aplikasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan warga kini bisa lebih mudah mengakses bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi memiliki akses ke pemerintah atau jalur politik untuk mengajukan bantuan. Proses pengajuan akan dilakukan melalui aplikasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi mengatakan, selama ini banyak warga kesulitan mendapatkan bantuan karena terbentur akses.

"Untuk mendapat bantuan rumah tidak layak huni itu sulit kalau tidak punya akses ke pemerintah, kemudian tidak punya akses politik," ujar Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Jamin Nasib Bandung Zoo: Gaji Cair, Pakan Aman, Menuju Dibuka Kembali

Ia menegaskan, sistem baru ini dirancang agar lebih terbuka dan bisa diakses langsung oleh masyarakat.

Pendaftaran Lewat Aplikasi

Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menerapkan sistem tersebut.

"Ada dua hal nih penting, kita mulai dari Jawa Barat, karena kementerian PKP bekerja sama dengan Pemprov Jabar," katanya.

Nantinya, warga dapat mendaftar secara mandiri, baik melalui toko material maupun secara perorangan.

"Warga bisa mengakses langsung melalui toko, melalui perorangan," jelasnya.

Untuk mempermudah proses, pemerintah juga akan menyediakan aplikasi pendaftaran yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam waktu dekat.

"Sebentar lagi aplikasinya akan kita siapkan," ucap Dedi.

Syarat Penerima Bantuan

Dedi menyebut, ada dua syarat utama bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan Rutilahu.

Pertama, rumah yang diajukan harus milik sendiri dan dalam kondisi tidak layak huni.

Kedua, status tanah tidak bermasalah atau memiliki bukti kepemilikan yang jelas.

Baca juga: WFH ASN Jabar Diklaim Efektif, Dedi Mulyadi: Ukurannya Hasil Pembangunan

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam membuka akses bagi masyarakat.

"Terobosan yang luar biasa, memberikan akses kepada rakyat seluas-luasnya, selama mengikuti aturan," tuturnya.

Pemerintah menargetkan puluhan ribu rumah di Jawa Barat akan diperbaiki mulai April 2026. Selain membantu warga, program ini juga dinilai dapat menggerakkan ekonomi lokal.

"Karena satu rumah yang direnovasi itu pekerjanya minimal tiga orang. Jadi membuka lapangan pekerjaan baru, warung juga akan jadi ramai, toko material ramai, sopir truk juga ramai," pungkas Maruarar.