HMI Medan Desak DPRD Hapus Tunjangan Mewah yang Lukai Nilai Keadilan

MEDAN, KOMPAS.com - Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan, Rabu (3/9/2025) sore. Mereka menuntut penghapusan tunjangan mewah anggota dewan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pantauan Kompas.com di lapangan, massa aksi duduk bersama sejumlah anggota DPRD Kota Medan di pintu masuk gedung dewan, sembari makan pisang dan menyampaikan tuntutan mereka.

Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizki, menegaskan fasilitas dan tunjangan berlebih yang dinikmati wakil rakyat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. “Di tengah kondisi itu, mereka justru menikmati fasilitas mewah dan tunjangan berlebih. Ini mencederai rasa keadilan dan mempelebar jurang antara rakyat dengan wakilnya,” kata Cici.

Baca juga: Mahasiswa Unimed Medan Tuntut Evaluasi Kebijakan Prabowo-Gibran dan Hentikan Pelanggaran HAM

Cici menambahkan, anggaran efisiensi seharusnya dialihkan untuk kepentingan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, HMI menuntut audit transparan terhadap anggaran DPRD Kota Medan, termasuk laporan belanja dan penggunaannya.

Tuntutan lainnya, evaluasi kinerja DPRD Medan serta pengusutan dugaan korupsi di daerah. Cici juga menyoroti nasib guru honorer. “DPRD Medan harus memperjuangkan upah yang layak, kesejahteraan serta status yang jelas bagi guru honorer melalui regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. “Kami pro rakyat. Kami baru satu tahun menjadi anggota DPRD, yakin lah kami akan memperjuangkannya,” kata Hadi.

Hingga pukul 16.31 WIB, mahasiswa masih berdiskusi dengan anggota DPRD Medan di Jalan Maulana Lubis, Medan.