Penundaan Pengangkatan CASN 2024: Inkonsistensi Kebijakan dan Ketidakpastian bagi Rakyat

KETIDAKPASTIAN mengenai pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024 menjadi tamparan keras bagi para peserta yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan harapan mereka untuk mengabdi pada negara.

Sejak awal, proses seleksi CASN telah digadang-gadang sebagai upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi dan memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan yang kekurangan tenaga profesional.

Namun, kini harapan itu seolah dikhianati oleh inkonsistensi kebijakan dan perbedaan tafsir antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, bukan sekadar retorika yang berputar tanpa arah.

Penundaan pengangkatan CASN ini tidak hanya mengacaukan perencanaan hidup individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pemerintahan.

Komisi II DPR RI dengan tegas menyampaikan bahwa percepatan pengangkatan harus dituntaskan pada Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

Baca juga: Jeritan CASN: Pengangkatan Ditunda, Terancam 5 Bulan Menganggur

Namun, Kemenpan-RB justru menafsirkan pernyataan ini sebagai penyerentakan pengangkatan di bulan-bulan tersebut.

Di tengah kebingungan publik, pemerintah seharusnya bertindak cepat untuk mengklarifikasi dan memberikan kepastian, bukan memperumit keadaan dengan pernyataan yang kontradiktif.

Lemahnya koordinasi, kegagalan manajemen kebijakan

Salah satu akar permasalahan dalam polemik ini adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga negara yang seharusnya bersinergi dalam pengambilan keputusan strategis.

Perbedaan tafsir antara Komisi II DPR RI dan Kemenpan-RB adalah cerminan nyata dari bagaimana pemerintah sering kali gagal dalam menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan rakyat.

Komisi II secara eksplisit menyampaikan bahwa pengangkatan harus dipercepat, sementara Kemenpan-RB justru menunda dengan alasan tidak jelas.

Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga masalah kredibilitas pemerintah di mata publik.

Bagaimana mungkin dua entitas dalam pemerintahan tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan sebesar ini?

Kegagalan dalam komunikasi bukan kali pertama terjadi. Berkaca pada berbagai kebijakan lain, sering kali rakyat dibiarkan bingung dengan pernyataan yang saling bertentangan di tingkat pemerintahan.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, di mana berbagai instansi terkait kebingungan dalam menjalankan kebijakan akibat instruksi berubah-ubah.

Baca juga: Prabowo Bakal Keluarkan Instruksi soal Pengangkatan CASN